Siap-siap BKPSDM Dicecar Dewan Soal Agenda Romut dan OB yang Molor Terus

BANDUNG BARAT–Tidak ada kepastian, kapan rotasi mutasi (Romut) eselon 3 dan 4, dan juga Open Bidding (OB) untuk lima jabatan kepala dinas, Anggota Fraksi Gerindra DPRD KBB, H. Koswara  merasa prihatin dengan situasi kondisi kepegaiawai di lingkungan Pemerintahan Daerah Bandung Barat.

Sebagai anggota Komisi I, Koswara akan mendesak Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB untuk segera, tanpa penundaan, merealisasikan agenda reformasi birokrasi.

“Khususnya dalam penataan kepemimpinan perangkat daerah yang saat ini menunjukkan kondisi tidak sehat,” ujar Koswara, Rabu 29 April 2026.

Terlalu lamanya jabatan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), kata Koswara, telah menurunkan efektivitas pengambilan keputusan.

“Terjadi kekosongan kepemimpinan pada 5 dinas,  berpotensi menghambat pelayanan publik dan pelaksanaan program strategis daerah,” tegasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Koswara, mencerminkan lemahnya manajemen talenta dan kurangnya percepatan dalam pengisian jabatan definitif.

Untuk itu, Komisi I mendesak, BKPSDM untuk segera melakukan evaluasi dan pergantian Plt kepala dinas yang telah terlalu lama menjabat dan tidak lagi efektif.

“Mempercepat proses pengisian jabatan definitif pada dinas-dinas yang saat ini kosong melalui mekanisme yang transparan, profesional, dan berbasis merit system,” kata Koswara.

Selain itu, menyusun dan menjalankan timeline yang jelas dan terukur untuk seluruh proses penataan jabatan, serta menyampaikannya secara terbuka kepada publik.

“Memastikan reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kinerja, integritas, dan pelayanan publik,” kata Koswara.

Komisi I akan melakukan pengawasan intensif dan pemanggilan resmi BKPSDM dan pihak terkait.

“Meminta laporan berkala atas progres pengisian jabatan dan reformasi birokrasi,” tambahnya.

Komisi I akan segera mengambil langkah politik lanjutan, apabila tidak terdapat keseriusan dalam menindaklanjuti persoalan ini.

“Kami menegaskan bahwa kekosongan dan stagnasi kepemimpinan adalah ancaman serius bagi kualitas pelayanan publik,” tegas Koswara kembali.  Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kondisi ini berlarut-larut.

“Saatnya bertindak cepat, tepat, dan berani,” pungkas Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD KBB ini.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mendesak BKPSDM untuk segera melaksanakan romut eselon 3 dan juga pelaksanaan open biding lima dinas tanpa nahkoda. ***