Pemkot Bandung Kejar Ketertinggalan Pendataan Bansos, Ribuan Agen Perlinsos Diminta Aktif

BANDUNG – Pendataan keluarga untuk program perlindungan sosial di Kota Bandung masih menghadapi pekerjaan besar. Hingga 17 November 2026, baru 135.700 kepala keluarga (KK) yang berhasil didata dari total sasaran mencapai 870.832 KK.

Artinya, pendataan baru menjangkau sekitar 15,6 persen dari keseluruhan target. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mempercepat proses pendataan sekaligus mengoptimalkan keterlibatan petugas di tingkat kewilayahan.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan pentingnya peran camat, lurah, dan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam memperluas jangkauan pendataan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Perlindungan Sosial dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Balai Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).

Menurut Iskandar, pendataan bukan sekadar kegiatan administratif. Hasilnya akan menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan, menyusun anggaran, merancang pembangunan, hingga memastikan pelayanan sosial menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

“Pendataan ini bukan hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi menjadi acuan kita untuk menentukan arah kebijakan, penganggaran, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar petugas tidak terburu-buru dalam melakukan verifikasi kondisi ekonomi masyarakat. Penilaian harus mempertimbangkan situasi keluarga secara utuh, bukan hanya melihat kepemilikan aset.

Iskandar mencontohkan kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi seseorang. Sebab, kendaraan tersebut bisa menjadi alat utama untuk mencari penghasilan, seperti yang digunakan oleh pengemudi ojek daring.

Karena itu, petugas di lapangan diminta mengedepankan ketelitian serta memanfaatkan pengetahuan mereka mengenai kondisi sosial masyarakat di lingkungan masing-masing.

Ribuan Agen Belum Aktif

Selain persoalan capaian pendataan, Pemkot Bandung juga memiliki pekerjaan rumah dalam mengoptimalkan sumber daya petugas.

Saat ini, tercatat sekitar 8.074 agen Perlinsos telah tersedia. Namun, jumlah yang aktif baru berkisar 4.800 orang. Artinya, masih terdapat potensi tenaga pendataan yang perlu dioptimalkan untuk mempercepat proses di lapangan.

Pemkot Bandung pun mendorong keterlibatan lebih luas dari unsur masyarakat, mulai dari pengurus RT/RW, kader Posyandu, Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengatakan pelaksanaan digitalisasi Perlinsos dan IKD melibatkan kolaborasi lintas sektor. Sejumlah unsur yang terlibat di antaranya perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, TNI-Polri, kader, serta relawan masyarakat.

Dinas Sosial juga terus memberikan pendampingan teknis kepada wilayah yang capaian pendataannya masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Komunikasi dan Informatika terus diperkuat, terutama untuk mempercepat aktivasi IKD dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai layanan identitas digital.

Yorisa berharap seluruh perangkat daerah dan jajaran kewilayahan dapat meningkatkan koordinasi serta komitmen dalam menyukseskan program tersebut.

Publikasi melalui media sosial dan berbagai saluran komunikasi publik juga akan terus dioptimalkan agar masyarakat memahami pentingnya pendataan dan aktivasi IKD.

Dengan percepatan pendataan dan penguatan kolaborasi di tingkat kewilayahan, Pemkot Bandung menargetkan tersedianya basis data masyarakat yang lebih akurat dan terintegrasi. Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan program perlindungan sosial diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan warga. ***