Bupati Turunkan Tim Lintas Dinas, Surat Desa Ungkap Aset Tanah Sehabyudin
BANDUNG BARAT – Polemik video viral Sehabyudin, guru SDN Nurussalam di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang disebut-sebut terusir dari tempat tinggalnya akibat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mulai mendapat titik terang.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bahkan telah menerjunkan tim lintas dinas untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menelusuri persoalan yang dialami guru tersebut.
Tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) ditugaskan mendatangi lokasi dan menggali informasi langsung dari pihak terkait.
“Ya, kami sudah menerima informasi soal viralnya Pak Sehabyudin yang kabarnya terusir dari rumahnya. Saya sudah menerjunkan tim dari Disdik, Disperkim, dan Dinsos untuk mengecek ke lokasi,” kata Jeje saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Jeje mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan duduk perkara sebenarnya. Terlebih, berdasarkan informasi awal dari Camat Rongga, video yang kembali ramai diperbincangkan masyarakat itu bukan rekaman kejadian baru.
“Seperti apa sebetulnya kondisi Pak Sehabyudin ini, karena informasi dari Camat Rongga bahwa video itu sudah lama, bukan video baru,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran sementara pemerintah daerah dan keterangan keluarga, Sehabyudin selama ini diketahui menempati rumah dinas sekolah yang berdiri di atas tanah milik desa.
Rumah tersebut kemudian dibongkar karena lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan KDMP. Kondisi itu membuat Sehabyudin harus meninggalkan tempat tinggal yang selama ini ditempatinya.
Namun, Jeje menyebut Sehabyudin sebenarnya tengah membangun rumah pribadi di atas tanah miliknya sendiri di Desa Cinengah.
“Saat ini sebenarnya Pak Sehabyudin sedang membangun rumah pribadi di tanah pribadinya juga di Desa Cinengah. Informasi soal pembangunan rumah milik beliau itu dibenarkan oleh anaknya,” tutur Jeje.
Surat Desa Sebut Miliki Aset Tanah
Informasi mengenai kepemilikan aset Sehabyudin juga diperkuat dengan surat keterangan yang diterbitkan Pemerintah Desa Bojong, Kecamatan Rongga.
Dalam surat bernomor 574/031/Ds tertanggal 19 November 2026, Kepala Desa Bojong menerangkan sejumlah hal terkait kondisi sosial ekonomi Sehabyudin.
Surat tersebut menyebutkan bahwa Sehabyudin masuk kategori orang yang mampu. Penilaian itu didasarkan pada beberapa keterangan, di antaranya memiliki aset tanah di Desa Bojong dan Desa Cinengah.
Selain itu, Sehabyudin disebut pernah diangkat sebagai tenaga pendidik dengan kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu selama 11 bulan di SDN Nurussalam.
Surat itu juga mencantumkan bahwa Sehabyudin sedang melaksanakan pembangunan rumah pribadi.
Keterangan tersebut menjadi informasi tambahan di tengah polemik yang berkembang di masyarakat mengenai kondisi kehidupan guru yang bersangkutan.
Camat Tegaskan Video Sudah Delapan Bulan
Sementara itu, Camat Rongga Badrul Mu’in menegaskan bahwa video yang memperlihatkan kesedihan Sehabyudin saat rumah dinas sekolah dibongkar merupakan rekaman sekitar delapan bulan lalu.
Menurutnya, video tersebut kembali beredar meskipun peristiwa yang direkam bukan kejadian terkini.
“Jadi itu sebetulnya video lama, sekitar delapan bulan lalu, bahkan sebelum saya menjadi camat di sini. Nah, kurang tahu juga kenapa dimunculkan lagi,” ungkap Badrul.
Ia juga membenarkan bahwa Sehabyudin saat ini tengah membangun rumah pribadi di Desa Cinengah. Bahkan, menurutnya, ukuran rumah yang sedang dibangun tersebut tergolong cukup besar untuk ukuran masyarakat setempat.
Meski demikian, mencuatnya persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari persoalan kepemilikan aset ataupun kemampuan ekonomi Sehabyudin.
Sebab, ada persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yakni status rumah dinas sekolah yang selama ini ditempatinya, proses pembongkaran bangunan, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan KDMP.
Di sisi lain, pengabdian seorang guru di wilayah pelosok juga menjadi aspek yang patut diperhatikan.
Kini, hasil penelusuran tim lintas dinas Pemkab Bandung Barat diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai persoalan tersebut, sehingga polemik yang berkembang di masyarakat tidak berhenti pada perdebatan video lama atau kondisi ekonomi Sehabyudin, tetapi juga menghasilkan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait. ***
