Gerindra Bongkar Catatan RAPBD Jabar 2027: Dari PAD, Dana Transfer hingga Belanja Infrastruktur

BANDUNG – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Barat mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak terjebak pada besarnya angka anggaran dan tingginya serapan belanja dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027. Lebih dari itu, setiap rupiah uang rakyat harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan menghasilkan dampak pembangunan yang nyata.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Jumat (30/10/2026).

Menurut Daddy, APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan pemerintah daerah. Anggaran tersebut merupakan instrumen strategis untuk mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang disiapkan atau berapa persen yang berhasil dibelanjakan. Ukuran utamanya harus terlihat dari penurunan angka kemiskinan, terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, membaiknya infrastruktur, serta berkurangnya kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Setiap rupiah dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Jawa Barat,” tegas Daddy.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan kritis terhadap struktur RAPBD 2027. Salah satu yang menjadi perhatian adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp18,211 triliun.

Gerindra meminta Pemprov Jabar memastikan target tersebut disusun berdasarkan potensi riil dan perhitungan yang realistis, bukan sekadar memasang angka optimistis tanpa dukungan strategi pencapaian yang terukur.

Optimalisasi PAD, menurut Daddy, harus dilakukan melalui pembenahan administrasi perpajakan, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga penutupan celah kebocoran penerimaan daerah.

Tak hanya itu, pemanfaatan aset milik daerah dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu ditingkatkan. Namun, upaya mendongkrak pendapatan jangan sampai justru menambah beban masyarakat kecil maupun pelaku usaha yang tengah berjuang mempertahankan bisnisnya.

Persoalan lain yang disoroti adalah ketergantungan Pemprov Jabar terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dengan target pendapatan transfer sekitar Rp10,9 triliun, pemerintah daerah diminta menyiapkan skenario antisipasi jika terjadi perubahan alokasi ataupun keterlambatan penyaluran.

“Pemprov Jabar harus memiliki langkah antisipasi agar perubahan maupun keterlambatan penyaluran dana transfer tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada sisi belanja, Gerindra meminta Pemprov Jabar mengevaluasi komposisi belanja operasi agar lebih efisien dan produktif. Belanja rutin serta kebutuhan administratif dinilai perlu dikelola secara disiplin sehingga tidak menggerus ruang fiskal untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Sebaliknya, anggaran untuk pelayanan publik, peningkatan produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus mendapatkan porsi perhatian yang memadai.

Gerindra juga mendorong penguatan belanja modal, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang. Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaringan irigasi, pengendalian banjir, hingga sarana pelayanan publik lainnya harus menjadi prioritas.

Daddy menegaskan, penentuan lokasi pembangunan tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Tingkat urgensi, kerusakan infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antarwilayah harus menjadi dasar penentuan prioritas.

“Penentuan lokasi pembangunan perlu didasarkan pada tingkat urgensi, kondisi infrastruktur, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi, serta kesenjangan akses pelayanan publik antarwilayah,” katanya.

Selain menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Gerindra juga meminta Pemprov Jabar memberikan jawaban yang jelas, lengkap, dan berbasis data terhadap seluruh pertanyaan maupun masukan yang disampaikan dalam pandangan umum.

Jawaban pemerintah diharapkan tidak berhenti pada penjelasan normatif. Pemprov Jabar perlu menyertakan rincian alokasi anggaran, target keluaran, indikator hasil, lokasi kegiatan, kelompok penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan.

Bagi Gerindra, transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting agar setiap program yang dibiayai APBD benar-benar dapat diukur keberhasilannya.

Melalui pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Gerindra berharap anggaran daerah tidak berhenti sebagai deretan angka dalam dokumen perencanaan. APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan konkret, memperluas kesejahteraan, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat. ***