Tercapainya Ketahanan Pangan, Dewan Demokrat Angkat Isu Alih Fungsi Lahan Pertanian hingga Petani Milenial

BANDUNG BARAT– Anggota DPRD KBB Fraksi Demokrat, Asep Sofyan mengangkat isu strategis mendorong sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat (KBB) agar tercapai swasembada pangan untuk tercapainya ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan dewan asal dapil V meliputi Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P3D) yang dihadiri masyarakat petani di dapilnya pada Rabu 28 Januari 2026.

Asep mengatakan, menilik kebijakan ketahanan pangan dan pertanian di KBB, dimulai dari isu strategis anomali iklim, kemiskinan, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani menjadi pemantik upaya peningkatan ketahanan pangan di KBB.

“Begitupun peningkatan produksi pertanian, diversifikasi pangan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dimana, kata Asep, akan mengurangi alih funsi lahan pertanian meningkatkan teknologi budidaya, pengelohan sampai ke pemasaran juga tersedianya sarana dan prasarana pertanian juga tersedianya SDM yang unggul.

“Turunnya kita kelapangan ikut serta mengawasi dan mensosialisasikan jangan sampai terjadi penurunan produksi dan produktivitas di masyarakat, juga mendorong lahan pertanian yang berkelanjutan serta memadainya infrastruktur pertanian melalui pembangunan jalan pertanian, irigasi, normalisasi saluran, dan lain sebagainya,” terangnya.

Tak kalah pentingnya, sambung Asep, penguatan kelembagaan pertanian juga terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh sampai bisa melahirkan regenerasi petani.

“Kehadiran pemerintah daerah sangat perlu bukan hanya dalam upaya revitaslisasi alih fungsi lahan yang modern tapi profesionalisme harus sampai kepada upaya adopsi teknologi dan mitigasi informasi,” sebutnya.

Upaya penguatan kerifan lokal pun harus dipertahankan, karena tidak bisa dipisahkan dari budaya dan holti yang ada di tiap wilayah berbasis masyarakat.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah, lahan yang kosong agar bisa ditanami tidak terjadi alih fungsi lahan,” sebutnya.

Menurut Asep, masalahan alih fungsi lahan tidak hanya perubahan lahan menjadi perumahan saja, namun lahan tersebut sengaja ditingglkan oleh pemiliknya dan dibiarkan kosong begitu saja karena biaya produksi pertanian yang cukup mahal.

“Pada akhirnya tidak produktif karena masyarakat beranggapan biaya pertanian cukup mahal dari mulai pupuk hingga upah pekerjanya,” sebut Asep.

Masalah tersebut harus ada campur tangan dari pemerintah daerah untuk mencarikan solusinya.

“Ya bagimana caranya alsintan harus bisa masuk, dengan begitu bisa mengurangi beban upah para pekerjanya, dan saya yakin lahan pertanian bisa kembali produktif,” sebutnya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kata Asep, harus berupaya agar lahan kosong yang tadinya tidak produktif kembali produktif.
“Salah satunya dengan mengupayakan alat pertanian serta daya dukung lainnya, dan itu berkaca pada menurunnya produktivitas hasil pertanian lantaran alih fungsi lahan ditambah rendahnya generasi petani di era gen z ini,” sebutnya.

Generasi Gen Z saat ini sangat jarang ingin meneruskan usaha di bidang pertanian. Upaya yang harus dilakukan aalah mendorong petani milenial agar mau meneruskan usaha di sektor pertanian yang cukup menjanjikan. “Jangan sampai usaha di sektor pertanian menjadi hilang ke depannya, kalau tidak di didorong petani milenial, ke depannya bisa hilang usaha di sektor pertanian, itu yang terus kita upayakan untuk terus di sosialisasikan walaupun belum maksimal,” ungkap Asep.

Sumber Daya Manusia di bidang pertanian harus terus di dorong untuk meningkatkan produktivas di sektor pertanian juga. “Percuma saja ada lahan luas tapi SDM-nya tidak siap. Makanya ini yang harus kita dorong berupa pelatihan dalam rangka peningkatan SDM juga kelembagaan pertanian perlu di dorong. Persoalan ini juga perlu sinergisitas mulai dari lahan, SDM, kelembagaan juga kehadiran pemerintah yang menjadi satu kesatuan,” pungkasnya. ***