Optimalisasi UHC, Tuntut Pengelolaan Anggaran Cermat, Transparan Berbasis Data Riil Masyarakat
BANDUNG BARAT– Optimalisasi Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus diarahkan pada tiga pilar utama yakni, kepesertaan aktif dan valid, layanan kesehatan tertata dan berkualitas, serta anggaran yang tepat sasaran dan berkeadilan.
“Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa setiap warga yang terdaftar benar-benar berstatus aktif dan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif,” ujar Anggota DPRD KBB Fraksi Gerindra, H H. Mu’min Darjatuloh.
Dewan asal dapil V meliputi Cipongkor, Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P3D) di Kp. Barahma RT01/03 Ds. Cibenda, Kec. Cipongkor, KBB yang dihadiri seluruh unsur masyarakat di dapilnya pada Rabu 28 Januari 2026.
Di sisi lain, kata Mu’min, penataan layanan—baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan—harus berjalan seimbang agar mutu pelayanan tetap terjaga dan tidak membebani tenaga kesehatan.
“Optimalisasi UHC juga menuntut pengelolaan anggaran yang cermat, transparan, dan berbasis data riil masyarakat,” sebutnya.
Anggaran kesehatan harus diarahkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, sekaligus menjamin keberlanjutan fiskal daerah.
“Dengan kepesertaan yang akurat, layanan yang tertata, dan anggaran yang tepat sasaran, UHC di Kabupaten Bandung Barat diharapkan tidak hanya mencapai target administratif, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan kesehatan yang adil, berkelanjutan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sebutnya.
Pengawasan tersebut, kata Mu’min, bukan semata-mata untuk mencari kekurangan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam memastikan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bandung Barat ini mendorong, agar seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi, ketepatan data, serta kualitas layanan, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara adil dan berkelanjutan.
“Penghargaan Universal Health Coverage merupakan bentuk apresiasi atas kerja pemerintah daerah. Namun demikian, kami memandang bahwa inovasi dan perbaikan layanan kesehatan harus terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti pada capaian penghargaan semata,” sebutnya.
Yang menjadi perhatian utama, kata Mu’mumin, bagaimana manfaat UHC benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari kepesertaan aktif, kemudahan akses layanan, hingga kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.
“Melalui fungsi pengawasan, Kami DPRD mendorong pemerintah daerah untuk terus menyempurnakan tata kelola, memperkuat validitas data, serta memastikan anggaran kesehatan digunakan secara tepat sasaran demi pelayanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya. ***