LKPJ 2025 Bandung Barat: Ekonomi Tumbuh 5,28 Persen, Ketua GEMPARASI Soroti Kemiskinan dan Implementasi AMANAH

NGAMPRAH – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat pada 3 Maret 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi 5,28 persen dan surplus anggaran Rp127,39 miliar. Meski indikator makro menunjukkan perbaikan, angka kemiskinan masih berada di atas rata-rata Jawa Barat. Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pemantau Reformasi Birokrasi (GEMPARASI), Robi Gunawan, mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada capaian angka, tetapi memastikan dampak riil bagi masyarakat.

Dalam nota yang dibacakan Bupati Jeje Ritchie Ismail, pemerintah melaporkan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,94 persen pada 2024 menjadi 5,28 persen pada 2025. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku naik dari Rp61,236 triliun menjadi Rp65,914 triliun. Angka kemiskinan turun dari 10,49 persen menjadi 9,87 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 6,70 persen menjadi 6,60 persen. Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 70,77 menjadi 71,65. Rasio gini tercatat 0,364, turun dari 0,400 pada tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah terealisasi Rp3,39 triliun atau 98,58 persen dari target Rp3,44 triliun. Belanja daerah mencapai Rp3,27 triliun atau 92,77 persen dari pagu Rp3,52 triliun. Pemerintah mencatat surplus Rp127,39 miliar.

Secara komparatif, angka kemiskinan Bandung Barat masih lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2025, angka kemiskinan Jawa Barat berada di kisaran 7,02 persen, lebih rendah dari capaian Bandung Barat 9,87 persen. Data tersebut dipublikasikan melalui laman resmi BPS Jawa Barat.

Robi Gunawan menilai penurunan kemiskinan perlu diapresiasi, tetapi belum cukup untuk mengubah posisi daerah. “Penurunan memang terjadi, tetapi jaraknya dengan rata-rata provinsi masih signifikan. Pemerintah harus mempercepat intervensi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kualitas surplus anggaran yang dilaporkan pemerintah daerah. Secara akuntansi, surplus tersebut sah dan didukung realisasi pendapatan tinggi serta belanja yang tidak terserap penuh. Namun ia mempertanyakan apakah surplus tersebut mencerminkan efisiensi produktif atau justru menunjukkan belanja strategis tidak terserap optimal. “Apakah ini surplus karena efisiensi produktif, atau karena belanja strategis tidak terserap optimal?” katanya.

Menurutnya, pada 2025 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan, sementara pemerintah menghadapi dinamika kebijakan PPPK paruh waktu, tekanan pengurangan dana transfer pusat, dan potensi pergeseran anggaran menjelang tutup buku. Kondisi tersebut menuntut transparansi agar surplus benar-benar mencerminkan kapasitas fiskal riil.

Selain aspek fiskal, Robi menilai implementasi visi “Bandung Barat AMANAH” pada tahun pertama belum sepenuhnya terlihat dalam capaian terukur. Program seperti “Satu Desa Satu Nakes” dinilai belum tampak masif dalam realisasi publik. Narasi “12 Amanah Ngawangun Bandung Barat” juga belum terdengar kuat dalam indikator lintas perangkat daerah. Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah turut disorot karena dukungan anggaran terhadap prioritas visi belum tergambar eksplisit dalam struktur belanja. “Visi harus terkonversi dalam alokasi dan output. Kalau tidak, ia hanya menjadi slogan politik lima tahunan,” ujarnya.

Meski rasio gini turun dan menunjukkan distribusi pendapatan lebih merata, Robi tetap mengkritisi tingginya angka ketimpangan. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan antarwilayah masih menjadi isu nyata. Kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin, masih terlihat kontras di lapangan. Struktur ekonomi yang didominasi industri pengolahan dan jasa belum sepenuhnya mendorong penguatan ekonomi desa secara merata.

Pemerintah daerah menyatakan capaian makro 2025 menjadi dasar penguatan kebijakan tahun berikutnya. Tantangan yang tersisa adalah menurunkan kemiskinan hingga mendekati rata-rata provinsi, memastikan efektivitas belanja publik, dan membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. ***