1.065 Hektare Luas Wilayah Desa Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat “Sangat Kritis”
Oleh
Ketua Korps Alumni KNPI KBB
Lili Supriatna
BERDASARKAN data lahan kritis yang dikeluarkan oleh KLHK tahun 2018, Kawasan Bandung Utara (KBU) mempunyai luas lahan kritis dengan kategori “sangat kritis” berjumlah 19.302 hektar atau 50% dari total luas KBU 38.548 hektar. Sekali lagi, SETENGAH dari luasan KBU adalah LAHAN SANGAT KRITIS.
Desa Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat dengan luas wilayah 1.065 hektar mempunyai luas lahan “sangat kritis” sebesar 745 hektar atau 70% dari total luas desa. Angka 745 hektar ini ternyata memegang rekor tertinggi luas lahan kritis dari semua desa yang ada di KBU. Disusul oleh lahan kritis di Desa Cimenyan Kabupaten Bandung seluas 741 hektar.
Kajian penulis dan tim pada 2020 terkait lahan kritis pada tutupan lahan pertanian di KBU yang didasarkan kepada Citra Satelit yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun 2014 dan setelah diupdate dengan Peta SAS tahun 2019 serta dianalisa melalui Citra Landsat tahun 2020, maka tutupan lahan pertanian di Kawasan Bandung Utara adalah seluas 14.458 hektar atau 37,13% dari total luas KBU. Seluas 11.345 hektar merupakan lahan pertanian berkategori sangat kritis dan 1.148,4 hektar lahan pertanian berkategori kritis serta 1.964,6 hektar lahan pertanian berkategori tidak kritis.
Dengan demikian lahan kritis sektor pertanian adalah seluas 12.493,4 hektar atau 86,41% dari luasan total tutupan lahan pertanian di KBU. INI BERARTI 6/7 LAHAN PERTANIAN DI KBU ADALAH LAHAN KRITIS…!!!
Kejadian bencana longsor di Pasirlangu KBB pada 24 Januari 2026 berdasarkan analisa penulis penyebabnya mirip dengan bencana longsor di Arjasari Kabupaten Bandung pada 5 Desember 2025, yaitu di belakang mahkota longsor terdapat suatu cekungan dimana ketika terjadi curah hujan sangat tinggi maka air yang meresap membuat tanah tersaturasi sehingga memicu hilangnya kestabilan lereng. Hal tersebut diperparah dengan morfologi Mikro DAS yang cukup ekstrem baik di Arjasari maupun Pasirlangu. Analisa ini tentunya harus dikonfirmasi ke lapangan.
Saat ini, bencana hidrometeorologis menjadi ancaman paling dominan di Provinsi Jawa Barat. Eskalasi bencana ini tidak hanya dipicu oleh intensitas curah hujan, tetapi juga berkorelasi kuat dengan morfologi DAS dan perubahan tutupan lahan. Mengingat pola distribusi curah hujan sulit dipetakan secara statis akibat dampak perubahan iklim dan dinamika cuaca, pendekatan spasial harus difokuskan pada faktor fisik yang lebih terukur. Melalui analisis tumpang susun (overlay) antara peta tutupan lahan kritis, karakteristik morfologi DAS, dan data historis kejadian bencana, dapat diidentifikasi kawasan rawan bencana prioritas. Identifikasi ini mutlak dilakukan hingga tingkat daerah tangkapan air mikro (micro-catchment area), mengingat kompleksitas topografi Jawa Barat, guna menjadi basis mitigasi dalam rencana tata ruang masa depan.
Pada kawasan dengan morfologi DAS yang ekstrem, keberadaan hutan lebat sekalipun tidak dapat sepenuhnya menahan potensi banjir bandang apabila terjadi saturasi tanah akibat curah hujan tinggi berdurasi lama. Dalam kondisi ini, pendekatan rehabilitasi lahan semata menjadi kurang efektif, sehingga prioritas mitigasi harus dialihkan pada rekayasa sipil teknis, seperti pembangunan waduk buatan atau kolam retensi. Selanjutnya, guna meminimalisir risiko korban jiwa, mutlak diperlukan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang mampu merespons fluktuasi curah hujan dan kenaikan muka air secara real-time.
Dengan kata lain, integrasi data spasial menjadi mutlak. Peta lahan kritis Kementerian Kehutanan harus disandingkan dengan kondisi morfologi DAS dan posisi area permukiman. Untuk kawasan dengan risiko bencana tinggi, relokasi penduduk atau intervensi tata ruang di hulu harus menjadi prioritas mitigasi. Rekomendasi penting adalah bahwa parameter kunci seperti morfologi DAS, lahan kritis, dan tren bencana dijadikan basis analisis utama dalam revisi RTRW Provinsi Jawa Barat, guna menjamin keselamatan infrastruktur dan masyarakat. ***