2,4 Juta Genteng SNI Digelontorkan, Bandung Barat Ditantang Percepat Perbaikan Kualitas Permukiman

MAJALENGKA – Program nasional distribusi 2,4 juta genteng tanah liat berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) membuka peluang percepatan peningkatan kualitas permukiman di Jawa Barat.

Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah yang diharapkan dapat menangkap peluang tersebut untuk mendorong hunian masyarakat lebih layak, sehat, dan aman.

Peluang itu mengemuka dalam peluncuran distribusi 2,4 juta genteng tanah liat SNI sekaligus sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Lapangan Pasar Lawas, Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026).

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, hadir bersama Sekretaris Daerah Ade Zakir dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Yoga Rukma Gandara.

Program yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiyono, serta dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, tersebut tidak sekadar menyasar perbaikan kualitas atap rumah. Lebih jauh, kebijakan ini diarahkan untuk menggerakkan industri genteng rakyat melalui keterlibatan pelaku UMKM lokal.

Sebanyak 2,4 juta keping genteng diproduksi oleh 34 UMKM di Majalengka. Distribusinya didukung 600 unit truk, dengan 500 truk di antaranya dialokasikan untuk wilayah Jawa Barat.

Bagi Bandung Barat, program tersebut menjadi peluang yang perlu ditindaklanjuti secara konkret. Terlebih, peningkatan kualitas rumah masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan, ketersediaan material bangunan, serta pembiayaan yang dapat dijangkau masyarakat.

Jeje menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah pusat tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas pemerintahan dan pelaku usaha dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat penataan kawasan permukiman.

“Kami sangat mendukung langkah konkret Kementerian PKP dan Menko PMK ini. Alokasi genteng untuk wilayah Jawa Barat menjadi stimulus penting untuk mempercepat penataan permukiman yang sehat, aman, dan estetis,” ujar Jeje.

Menurutnya, keterlibatan 34 UMKM dalam produksi genteng menunjukkan bahwa program pembangunan nasional juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

“Keterlibatan produsen genteng lokal berstandar SNI merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Hal serupa juga ingin terus kita dorong di Bandung Barat agar potensi lokal mampu menopang kebutuhan pembangunan daerah,” katanya.

Selain distribusi genteng, pemerintah juga menyosialisasikan fasilitas KUR Perumahan dengan nilai mencapai Rp710 miliar. Skema pembiayaan tersebut disiapkan untuk mendukung akses masyarakat terhadap kebutuhan perumahan yang lebih terjangkau.

Ketersediaan material berkualitas dan akses pembiayaan menjadi dua aspek yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas hunian. Namun, implementasinya di daerah tetap membutuhkan pendataan kebutuhan masyarakat, kesiapan program teknis, serta koordinasi antarlembaga.

Jeje berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat diperluas hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bandung Barat.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah fondasi utama. Kami di Bandung Barat siap berkolaborasi dan menyukseskan program strategis nasional demi mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih baik dan sejahtera,” tuturnya. ***