APBD KBB Rp3,14 Triliun, Enam Bulan Berjalan Baru Terserap 53 Persen
BANDUNG BARAT – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 hingga September masih berada di kisaran separuh pagu.
Berdasarkan data SIKD yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI per 15 September 2026, APBD Kabupaten Bandung Barat 2026 masih menyisakan pekerjaan besar pada sisi pendapatan maupun belanja.
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp3,14 triliun, realisasi yang tercatat baru mencapai Rp1,63 triliun atau 52,01 persen.
Data tersebut merupakan realisasi APBD yang diterima dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 15 September 2026.
Pada sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sebesar Rp1,078 triliun baru terealisasi Rp490,34 miliar atau 45,45 persen.
Rinciannya, penerimaan pajak daerah dengan target Rp816,20 miliar baru mencapai Rp357,57 miliar atau 43,81 persen. Sementara retribusi daerah dari pagu Rp249,14 miliar telah terealisasi Rp124,53 miliar atau 49,98 persen.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat realisasi relatif tinggi, yakni 91,10 persen, dari pagu Rp1,25 miliar. Lain-lain PAD yang sah mencapai 58,19 persen, dengan realisasi Rp7,10 miliar dari target Rp12,21 miliar.
Dari sektor transfer, pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan sebesar Rp1,849 triliun baru terealisasi Rp1,028 triliun atau 55,60 persen. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp212,28 miliar terealisasi Rp114,63 miliar atau 54 persen.
Belanja Tembus Rp1,71 Triliun
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp1,717 triliun atau 53,63 persen dari total pagu Rp3,202 triliun.
Pos terbesar masih berada pada belanja pegawai. Dari anggaran Rp1,345 triliun, realisasinya telah mencapai Rp889,81 miliar atau 66,12 persen.
Belanja barang dan jasa dengan pagu Rp1,041 triliun terealisasi Rp525,69 miliar atau 50,46 persen.
Berbeda dengan belanja pegawai, realisasi belanja modal justru masih rendah. Dari anggaran Rp229,04 miliar, baru terserap Rp53,20 miliar atau 23,23 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian karena belanja modal berkaitan dengan pengadaan aset dan pembangunan yang secara langsung dapat menunjang pelayanan serta infrastruktur daerah.
Pada kelompok belanja lainnya, realisasi mencapai Rp248,65 miliar atau 42,45 persen dari pagu Rp585,72 miliar.
Belanja bantuan sosial mencatat realisasi cukup tinggi, yakni 91,41 persen, dari pagu Rp8,03 miliar. Sementara belanja hibah terealisasi 45,34 persen dan bantuan keuangan baru mencapai 39,11 persen.
Yang juga tercatat masih nol persen adalah belanja subsidi. Dari pagu Rp4,72 miliar, belum terdapat realisasi hingga data per 15 September 2026.
Ruang Fiskal Masih Harus Dijaga
Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan, Holid Nurjamil mengatakan, data tersebut menunjukkan struktur APBD KBB 2026 masih menghadapi pekerjaan besar pada sisa tahun anggaran. Pendapatan baru terealisasi 52,01 persen, sementara belanja mencapai 53,63 persen.
“Di satu sisi, pemerintah daerah masih harus mengejar penerimaan, khususnya PAD yang realisasinya baru 45,45 persen. Di sisi lain, penyerapan belanja juga perlu diarahkan agar tidak sekadar mengejar persentase, tetapi memastikan anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Holid.
Terlebih, realisasi belanja modal yang baru mencapai 23,23 persen menunjukkan masih terdapat ruang cukup besar untuk pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun.
“Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, tantangannya bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah APBD memiliki keluaran yang jelas, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkasnya.
Data per 15 September 2026 ini sekaligus menjadi gambaran penting bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melihat posisi APBD secara lebih objektif menjelang memasuki fase akhir tahun anggaran. ***