Dewan Golkar Sebut Kinerja Jeje Masih On The Track

BANDUNG BARAT– Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah di bahas dalam agenda pengawasan agenda Anggota DPRD KBB asal Fraksi Golkar, Asep Miftah Sofyan.

Kegiatan melibatkan seluruh unsur masyarakat ini diselenggarakan di Gedung HBS Cimareme Ngamprah, KBB, pada Rabu 28 Januari 2026.

Asep mengaku setuju dengan wacana perubahan sistem kepala daerah yang dipilih langsung lewat DPRD. Hal tersebut dengan beberapa pertimbangan yakni, soal besarnya biaya penyelanggaraan. “Jika dipilih langsung oleh DPRD setidaknya akan lebih menghemat besarnya biaya pemilu ketimbang di pilih langsung oleh masyarakat,” ujar Asep Miftah kepada awak media.

Masalah tersebut juga, kata Asep, tidak akan mencederai demokrasi yang saat ini digembar-gemborkan sejumlah politisi yang menolak sistem pemilu di pilih lewat DPRD. “Karena sistemnya keterwakilan seperti terkandung dalam Pancasila Sila ke-4,” sebutnya.

Pemilihan kepala daerah langsung oleh DPRD KBB, diyakini Asep akan menghasilakan pemimpin berkualitas. “Kalau oleh masyarakat masih beragam tingkatan pemahaman, intelektualitas, dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka tidak tahu sosok, figur yang akan dipilihnya soal track record, kemampuan dan itegritas juga karekter harusnya menjadi pertimbangan,” kata Asep.

Sistem pemilihan secara langsung, sebut Asep, sering kali menimbulkan gejolak sosial. Salah satunya terjadi perbedaan pandangan di kalangan pendukung juga masyarakat karena beda pilihan dan lain sebagainya.

Soal pandangan kinerja Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail yang merupakan hasil pemilihan langsung, Asep mengatakan, jika pemimpin hari ini terbaik menurut masyarakat. “Karena menunya kemarin oleh partai politik. Artinya, ketika masyarakat punya pilihan lain tidak bisa disulkan, tapi harus lewat partai politik,” sebutnya.

Asep menyebut kinerja Bupati Bandung Barat pilihan masyarakat masih on the track, Kendati begitu ada plus minusnya yang harus diperbaiki bersama-sama. “Karena out put kinerja kepala daerah tergantung kepada team work, kebijakan ada di bupati tetapi implementasi, teknis dan lain sebagainya ada team work. Jadi semua liding sektor harus seiring sejalan, solid bersama kepala daerah bisa merealisasikan visi misinya yang tertuang dalam RPJMD,” pungkasnya. ***