Diduga tak Patuhi SOP BGN, Dapur SPPG Budiharja Cililin Harus Diperiksa
BANDUNG BARAT– Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Budiharja Cililin, diduga abaikan SOP (Standard Operating Procedure) BGN (Badan Gizi Nasional).
Dugaan terjadinya pelanggaran SOP BGN oleh SPPG Budiharja, terungkap setelah adanya berbagai keluhan dari penerima manfaat MBG (Makan Bergizi Gratis).
Penerima manfaat di Kampung Lembang, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, KBB mengeluhkan, menu MBG yang mereka terima dianggap tidak sesuai dengan yang semestinya, baik harga maupun kandungan gizinya.
“Masa untuk lima hari, kami mendapat kiriman MBG berupa telor dua butir, tempe dua potong, apel satu buah dan daging ayam dua potong tanpa nasi,” ungkap orangtua murid salah satu sekolah yang jati dirinya tidak mau disebutkan.
Hitungan orangtua, dari total MBG yang mereka terima nilainya kurang dari Rp50 ribu
“Kalau dihitung mungkin kurang dari Rp30 ribu dari yang seharusnya Rp50 ribu, sisanya kemana dimakan tikus ya,? tanyanya dengan nada menyindir.
Orangtua juga menyampaikan, dapur SPPG Budiharja pengiriman MBG dengan cara dirapelkan (blanding).
“Kami mendapat kiriman MBG dengan sistem rapel setiap h Rabu dan Jum’at untuk untuk lima atau enam hari” pungkasnya.
Orang tua lainnya mengeluhkan, anak-anak mereka sudah lama tidak menerima susu.
“Tos lami teu make susu (sudah lama tidak pakai susu, red.),” keluh orangtua siswa lainya.
Tokoh pemuda setempat angkat bicara menyoroti kinerja SPPG Budiharja dan menyebutkan, dapur mitra BGN tersebut bekerja sangat tidak propersional dan cenderung mengabaikan petunjuk teknis (juknis).
“Tinggal baca saja juknisnya, apa yang pengelola lakukan sudah sesuai juknis atau tidak?,” sebut Hadian Wahyudi dengan nada bertanya.
Hadian menyebut, terjadi kontradiksi antara yang disampaikan oleh petinggi BGN di medsos dengan yang dipraktek oleh SPPG di lapangan.
“Terjadi kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh petinggi BGN di berbagai platform medsos dengan realisasi dilapangan. Blanding masih terjadi, dapur tidak mencantum harga dan kandungan gizi dari menu MBG yang didistribusikan sebagaimana diharus oleh BGN,” pungkasnya.
SPPG Budiharja pihak yang dituding paling bertanggungjawab atas terjadinya keluhan dari penerima manfaat hanya menjelaskan alasan masih melakukan blanding.
Dikonfirmasi, Kepala SPPG Budiharja, Ilyas mengaku, masih memblanding MBG, karena terkendala jarak antara penerima manfaat dengan dapur penyedia.
“Jarak antara dapur kami dengan lokasi penerima manfaat terlalu jauh dan medannya berat,” terang Ilyas melalui telepon selular.
Ilyas yang juga korcam (Koordinator Kecamatan) SPPG Cililin menyampaikan, apabila dialamat tersebut sudah ada dapur SPPG maka pengiriman MBG akan diserahkan ke dapur terdekat.
“Pengiriman MBG akan kami serahkan apabila sudah berdiri dapur baru di daerah tersebut,” pungkasnya.
Ditanya bagaimana dengan kandungan gizi dan perhitungan rupiah dari komiditas MBG yang dipertanyakan penerima manfaat, Ilyas memilih bungkam.
Koordinator Kabupaten (Korkab) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai wadah yang semestinya mengawasi kinerja para kepala SPPG, malah tidak mau menanggapi lebih jauh.
“Siap nanti saya sampaikan ke kepala SPPG nya,” janji Gani selaku Korkab KBB melalui oesan singkat WhatsApp.
Pembekalan dan pembinaan sudah sering dilakukan oleh petinggi BGN, tapi masih banyak SPPG di KBB yang nakal, apa kabar pengawasan ? (***/tim redaksi)