DPMPTSP KBB Matangkan Persiapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
BANDUNG BARAT– Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mematangkan persiapan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sekretaris DPMPTSP KBB, Rustiyana, mengatakan pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen seluruh jajaran dalam menciptakan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Predikat WBK menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan WBBM menunjukkan bahwa unit kerja tidak hanya bebas dari KKN, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan memuaskan masyarakat,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Untuk mewujudkan target tersebut, DPMPTSP KBB telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Di antaranya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan kualitas ruang pelayanan agar lebih nyaman dan ramah bagi penyandang disabilitas, serta penguatan sistem digitalisasi pelayanan guna memangkas birokrasi dan menutup celah praktik pungutan liar (pungli).
Selain itu, DPMPTSP KBB juga melengkapi seluruh dokumen administrasi yang menjadi persyaratan penilaian dari Kementerian PAN-RB.
Rustiyana menegaskan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi harus didukung seluruh pegawai.
“Seluruh pegawai wajib menandatangani pakta integritas dan membuktikannya melalui kinerja yang jujur, profesional, serta tidak memberikan ruang bagi gratifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan Zona Integritas mampu membentuk budaya kerja yang berintegritas, disiplin, dan profesional sehingga DPMPTSP KBB dapat menjadi percontohan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, birokrasi perizinan yang transparan dan bebas korupsi juga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Bandung Barat.
“Dengan meningkatnya investasi, diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. ***