Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Disorot, Bapenda KBB Diminta Transparan
BANDUNG BARAT — Persoalan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan dinas berplat merah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat sorotan.
Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh kendaraan dinas memenuhi kewajiban pajak dan tidak menerapkan standar berbeda antara kendaraan pemerintah dan kendaraan milik masyarakat.
Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KIRAB) Kabupaten Bandung Barat, Asep Herna, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB bersama Samsat melakukan penagihan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Asep, pemerintah harus memberikan contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebab, kendaraan berplat merah merupakan kendaraan yang digunakan untuk menunjang kepentingan pemerintahan.
“Kalau masyarakat terus dituntut taat pajak, kendaraan dinas pemerintah juga harus taat. Jangan sampai penagihan pajak tegas kepada masyarakat, tetapi lemah ketika menyangkut kendaraan milik pemerintah,” tegas Asep.
Ia menilai persoalan tunggakan pajak kendaraan dinas bukan semata-mata persoalan administrasi. Lebih dari itu, masalah tersebut berkaitan dengan keteladanan pemerintah serta kepercayaan masyarakat terhadap penerapan aturan.
Bapenda Diminta Buka Data
Asep juga mempertanyakan sejauh mana pendataan dan penagihan terhadap kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan dilakukan.
Ia meminta Bapenda KBB tidak hanya memiliki data, tetapi juga menyampaikan langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan tersebut.
“Publik perlu mengetahui berapa kendaraan yang masih menunggak, berapa nilai tunggakannya, berapa yang sudah ditagih, dan berapa yang telah diselesaikan,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan informasi penting agar masyarakat mengetahui bahwa kewajiban pajak diberlakukan secara adil.
Asep meminta pemerintah menjelaskan jumlah kendaraan dinas yang menunggak, nilai tunggakan, organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna kendaraan, serta perkembangan penyelesaiannya.
“Ini kendaraan pemerintah dan digunakan untuk kepentingan pemerintahan. Karena itu, status pajaknya harus jelas dan kewajibannya harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian tunggakan perlu melibatkan OPD pengguna kendaraan serta perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset. Dengan demikian, kendaraan yang masih digunakan untuk kegiatan kedinasan tidak dibiarkan memiliki kewajiban pajak tanpa kejelasan penyelesaian.
Jangan Bicara Optimalisasi PAD Jika Kewajiban Belum Tertib
Asep juga mengaitkan persoalan tersebut dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya dilakukan dengan mencari sumber penerimaan baru, tetapi juga memastikan seluruh kewajiban yang ada dikelola secara tertib.
“Pemerintah sedang berbicara tentang bagaimana meningkatkan PAD. Namun, jika masih ada kewajiban yang belum diselesaikan dan penanganannya tidak jelas, tentu publik akan mempertanyakan keseriusan pemerintah,” katanya.
Ia menilai pemerintah harus menunjukkan konsistensi antara kebijakan peningkatan pendapatan daerah dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.
Pemerintah Harus Jadi Teladan
Asep menegaskan, kepatuhan membayar pajak seharusnya dimulai dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah diajak disiplin jika pemerintah juga menunjukkan keteladanan.
“Jangan hanya masyarakat yang diminta sadar dan taat pajak. Pemerintah juga harus memberikan contoh. Kalau pemerintah tertib, masyarakat akan melihat bahwa aturan memang berlaku untuk semua,” ujarnya.
Karena itu, Asep meminta Bapenda KBB bersama perangkat daerah terkait segera mengevaluasi kendaraan dinas yang masih memiliki tunggakan dan menyusun langkah penyelesaian yang jelas.
Ia juga meminta Samsat menjalankan penagihan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak meminta pemerintah diperlakukan istimewa. Justru pemerintah harus menjadi contoh. Kalau memang ada tunggakan, segera diselesaikan dan jangan dibiarkan berlarut-larut,” tandasnya.
Asep berharap pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak, tetapi juga menunjukkan kepatuhan yang sama dalam pengelolaan kendaraan dinas.
“Jangan hanya gencar menagih pajak masyarakat. Pastikan kendaraan pemerintah juga tertib pajak. Pemerintah harus menunjukkan bahwa kewajiban dan aturan berlaku untuk semua,” pungkas Asep. ***