Kadis Perkim: “Saya Kalau Kerja Tidak Selalu Diam di Ruangan”

BANDUNG BARAT– Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) KBB, Ani Roslianti mengatakan, pihaknya mengedepankan kedisiplinan kepada para pegawai terutama terkait kehadiran.

“Saya kalau kerja tidak selalu diam di ruangan jadi selalu keliling ke setiap bidang untuk mengetahui anak-anak kerja atau tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga tidak segan memberikan teguran terhadap pegawai yang bandel terutama saat jam kerja.

Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah dinas di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah pada Senin, 8 Juni 2026.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Juandys bersama seluruh anggota mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas Bandung Barat.

Terpantau, jajaran Komisi III DPRD KBB mendatangi Dinas Pemukiman dan Perumahan (Disperkim) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) serta Dinas Komunikasi Inforematika dan Statistik (Diskominfotik) Bandung Barat.

Kunjungan itu dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebutuhan belanja pegawai di sejumlah OPD sebagai bagian dari persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

“Hari ini Komisi III mitra kerja Disperkim melakukan Sidak tanpa pemberitahuan lebih dulu ke kepala dinas. Ternyata semua bidangnya ini hadir 80-90 persen,” ujar Pither.

Pither Juandys mengatakan, hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan belanja pegawai yang diusulkan setiap perangkat daerah agar sesuai kondisi riil di lapangan.

“Kami ingin mengetahui secara detail jumlah pegawai di setiap dinas, baik ASN, PPPK maupun tenaga paruh waktu. Kami juga melakukan pengecekan terkait kehadiran dan aktivitas kerja mereka sehingga dalam proses penganggaran nanti bisa lebih tepat dan terukur,” kata Pither.

Menurutnya, verifikasi data pegawai merupakan hal penting agar alokasi dana yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan birokrasi.

Namun juga memperhatikan kesejahteraan para perlu memperhatikan kesejahteraan para pegawai yang selama ini memjadi ujung tombak pelayanan publik.

Ia pun menilai bahwa masih terdapat tenaga kerja di lingkup kerja pemerintah daerah yang berpendidikan sarjana, namun menerima penghasilan relatif rendah dibanding kebutuhan hidup saat ini.

“Rata-rata ada yang sudah lulusan S1 tetapi penghasilannya sekitar Rp2 juta per bulan. Kondisi ekonomi sekarang tentu menjadi perhatian kami,” ujarnya.

“Karena itu kami ingin mendapatkan data yang akurat agar kebutuhan belanja pegawai bisa dihitung secara realistis dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran,” imbuhnya.

Ia menegaskan, untuk sidak nantinya akan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati Bandung Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah maupun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait dukungan fiskal.

“Kami akan menyampaikan hasilnya kepada bupati. Harapannya ada perhatian lebih terhadap kesejahteraan pegawai, terutama mereka yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan publik dengan penghasilan yang masih terbatas,” ujarnya.