LKPJ Bupati Bandung Barat 2025, Puskapol Ekbang Soroti Kesenjangan Lebar dan Janji Politik yang Belum Terealisasi
LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Barat tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang).
Meski mencatatkan sejumlah perbaikan pada indikator makro, pemerintah daerah dinilai masih memiliki “pekerjaan rumah” besar terkait ketimpangan sosial dan realisasi janji kampanye.
Apresiasi Capaian Makro
Direktur Puskapol Ekbang, Holid Nurjamil memberikan apresiasi atas tren positif pada beberapa indikator pembangunan.
Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bandung Barat tahun 2025 naik menjadi 71,65 dari sebelumnya 70,77 pada 2024. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan pertumbuhan yang sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dari 10,49% menjadi 9,87%, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 6,6%.
Kritik Tajam:
1. Kemiskinan dan Ketimpangan
Namun, Puskapol Ekbang menegaskan bahwa capaian tersebut belum cukup untuk mengangkat posisi Bandung Barat dari zona merah kemiskinan di Jawa Barat.
Peringkat Kemiskinan: Angka kemiskinan 9,87% tersebut faktanya masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat, yang menempatkan Bandung Barat sebagai kabupaten termiskin ke-7 di Jawa Barat.
2. Pendapatan Per Kapita:
Pendapatan masyarakat Bandung Barat dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan rata-rata provinsi, menunjukkan daya beli yang belum pulih sepenuhnya.
3. Gini Ratio & Kesenjangan:
Puskapol Ekbang mengkritisi tingginya angka Gini Ratio. Kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok kaya dan miskin, masih terlihat sangat kontras di lapangan.
4. Janji Politik “Amanah” Dipertanyakan
Sorotan paling krusial tertuju pada implementasi program prioritas “Amanah”.
Puskapol Ekbang menilai pemerintah daerah belum meletakkan pondasi yang kuat di tahun pertama kepemimpinan.
Satu Desa Satu Nakes: Program pengadaan satu tenaga kesehatan di setiap desa hingga kini belum terlihat realisasinya secara nyata di masyarakat.
Evaluasi Tahun Pertama: “Seharusnya di tahun pertama ini pemerintah sudah meletakkan pondasi awal agar capaiannya terukur. Tanpa langkah konkret pada program strategis seperti tenaga kesehatan desa, janji politik hanya akan menjadi narasi tanpa bukti,” tegas pihak Puskapol Ekbang.
Puskapol Ekbang mendesak Bupati dan jajarannya untuk lebih fokus pada pemerataan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi yang diklaim naik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok desa, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. ***