Reformasi Birokrasi Tak Cukup di Atas Kertas, Pemkot Bandung Bidik Pelayanan Publik Berkualitas
BANDUNG– Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir, budaya kerja, dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, dalam Rapat Progres Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).
Zulkarnain menekankan, keberhasilan reformasi birokrasi bergantung pada perubahan pola pikir seluruh aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pimpinan hingga pelaksana. Setiap ASN harus bertanggung jawab atas hasil kerja dan penggunaan anggaran yang dikelolanya.
Menurutnya, akuntabilitas kinerja tidak cukup diukur dari terlaksananya program atau terserapnya anggaran. Setiap program harus menghasilkan keluaran yang terukur dan berkontribusi terhadap pencapaian visi Kota Bandung.
“Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi harus didukung perubahan mindset seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mulai dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksana, serta perubahan budaya kerja untuk mewujudkan aparatur yang akuntabel,” ujar Zulkarnain.
Ia memaparkan, nilai SAKIP Kota Bandung pada 2025 mencapai 82,26 dengan predikat A. Capaian ini meningkat dari 81,40 pada 2024.
Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bandung pada 2025 mencapai 88,06 dengan kategori A, naik dari 88,02 pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan target meraih predikat AA.
Untuk memperkuat akuntabilitas, Pemkot Bandung telah mengembangkan sistem informasi terintegrasi melalui aplikasi e-SAKIP dan Mang Bagja. Integrasi kedua aplikasi ini memungkinkan pemantauan dan pengukuran kinerja aparatur secara otomatis sebagai dasar penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment).
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bandung, Rahmat Sartiyadi, menjelaskan bahwa penguatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
Reformasi Birokrasi General berfokus pada pembenahan sistem dan manajemen internal pemerintahan. Ruang lingkupnya meliputi penguatan akuntabilitas kinerja, sistem pengendalian internal, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, integritas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Adapun Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk menjawab persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Enam tema menjadi fokus pelaksanaannya, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pemerataan akses layanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta ketahanan pangan nasional.
Rahmat mengatakan, Pemkot Bandung telah menyiapkan dokumen perencanaan dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan, setiap perangkat daerah harus menerjemahkan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam program kerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Pemkot Bandung juga akan memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Bandung mendorong terwujudnya birokrasi yang efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. ***
