Sandi Supyandi Sentil Birokrasi KBB: Jangan Susun Anggaran dari Balik Meja, Dengarkan Masalah Rakyat!
NGAMPRAH — Pembahasan APBD Murni Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum bagi DPRD untuk mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam rutinitas penyusunan program yang berulang setiap tahun.
Ketua Komisi I DPRD sekaligus Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menegaskan bahwa anggaran daerah harus disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, bukan sekadar berdasarkan rutinitas perencanaan birokrasi.
Menurutnya, APBD bukan hanya dokumen administratif berisi angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan yang menentukan sejauh mana pemerintah hadir menjawab kebutuhan rakyat.
“Jangan sampai program yang disuguhkan tidak terasa di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah harus jeli dan cerdas dalam menentukan kebijakan sesuai kebutuhan publik,” tegas Sandi.
Ia mengkritik pola perencanaan pembangunan yang cenderung monoton dan mengulang program tahun sebelumnya tanpa evaluasi mendalam terhadap persoalan di lapangan.
“Jangan sampai programnya itu-itu saja, copy-paste dalam setiap perencanaan. Ini bukti tidak adanya inovasi dan tidak adanya budaya musyawarah untuk menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujarnya.
Predikat Rawan Korupsi Jadi Alarm Tata Kelola
Tak hanya menyoroti kualitas perencanaan, Sandi juga mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan.
Ia meminta seluruh penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, menjadikan persoalan integritas sebagai perhatian serius dalam pembahasan APBD 2027.
Menurutnya, pengalaman Bandung Barat yang pernah mendapat predikat sebagai daerah rawan korupsi harus menjadi bahan introspeksi bersama.
“Ini harus menjadi cambukan dan introspeksi yang total bagi kita semua, baik eksekutif maupun legislatif. Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, dimulai dari cara kita menyusun anggaran,” katanya.
Ia menegaskan, kecintaan terhadap daerah tidak cukup diwujudkan melalui slogan, tetapi harus dibuktikan dengan kesungguhan menjaga amanah dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Mencintai daerah berarti tidak menyalahgunakan amanah, tidak menggerogoti anggaran, dan bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat,” tandasnya.
Jangan Sampai Musrenbang Hanya Formalitas
Sandi menilai, salah satu persoalan mendasar dalam perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat. Karena itu, ia meminta birokrasi tidak hanya mengandalkan dokumen perencanaan, tetapi turun langsung memahami persoalan warga.
Ia menekankan, usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus dikawal hingga benar-benar masuk dalam prioritas penganggaran.
“Program harus lahir dari masalah mereka, bukan dari meja birokrasi. Musrenbang jangan hanya jadi seremonial; usulan warga harus benar-benar dikawal sampai masuk anggaran,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah menyusun prioritas pembangunan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
Bagi petani, misalnya, perhatian harus diarahkan pada akses pupuk, sarana produksi, irigasi, kepastian harga dan pasar hasil panen.
Sementara bagi buruh, diperlukan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan keterampilan serta perluasan lapangan kerja lokal.
Adapun pedagang kecil dan pelaku UMKM membutuhkan dukungan permodalan, pendampingan usaha serta penataan tempat usaha yang layak. Di sisi lain, masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan sosial dan akses layanan kesehatan serta pendidikan yang tepat sasaran.
Soroti Penataan ASN hingga Nasib PPPK
Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, Sandi juga memastikan aspek pengelolaan sumber daya aparatur menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027.
Ia mengingatkan agar penempatan dan promosi jabatan ASN dilakukan berdasarkan sistem merit, kompetensi, serta rekam jejak kinerja, bukan karena kedekatan maupun kepentingan tertentu.
Sandi juga menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Selain itu, proporsi belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penataan tenaga non-ASN dan PPPK juga perlu mendapat kepastian melalui perencanaan yang matang dan berkeadilan.
Menurutnya, penguatan pelayanan di tingkat kecamatan dan desa tidak kalah penting karena kedua wilayah tersebut menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Aparatur adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Kalau penataan pegawainya tidak sehat, pelayanannya pasti tidak maksimal,” ungkapnya.
Pemekaran Jangan Kehilangan Tujuan Awal
Lebih jauh, Sandi mengingatkan bahwa Kabupaten Bandung Barat lahir dari perjuangan panjang pemekaran dengan cita-cita mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setelah bertahun-tahun menjadi daerah otonom, pemerintah harus memastikan manfaat pemekaran benar-benar dirasakan masyarakat hingga wilayah pelosok.
“Pemekaran Bandung Barat bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan dan harapan masyarakat. Tujuannya jelas: pelayanan lebih dekat, pembangunan lebih merata, rakyat lebih sejahtera. Kalau setelah sekian tahun berdiri masih banyak warga yang belum merasakan manfaatnya, berarti ada yang harus kita perbaiki bersama,” tuturnya.
Ia mengingatkan Bandung Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam. Potensi tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kebanggaan daerah.
Di akhir pernyataannya, Sandi mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses pemerintahan, termasuk pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Bandung Barat, mari menjadi mata, hati, dan telinga untuk keberlangsungan pemerintahan Bandung Barat. Sampaikan aspirasi, laporkan jika ada program yang tidak tepat sasaran. DPRD terbuka untuk itu,” pungkasnya. ***

Poin di sini sudah lama mestinya jadi rujukan: anggaran daerah jangan disusun dari asumsi program yang sama setiap tahun, tapi dari persoalan nyata yang dialami warga. Di Kabupaten Bandung Barat yang wilayahnya luas dan banyak desa, isu seperti pengelolaan sampah, air bersih, dan perbaikan jalan lokal sebaiknya didahulukan sebelum program-program seremonial. Semoga ini jadi pengingat bersama, karena anggaran yang disusun dengan cara lama biasanya baru dikoreksi setelah warga demonstrasi.