UMK 2027 Jadi Harga Mati? Koalisi Tujuh Serikat Buruh Siap Geruduk Kantor Bupati KBB
BANDUNG BARAT – Gelombang perjuangan kaum buruh di Kabupaten Bandung Barat kembali menguat. Koalisi Tujuh Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bandung Barat, Kamis (19/11/2026).
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB tersebut membawa tiga tuntutan utama, salah satunya mendesak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bandung Barat tahun 2027 sebesar 8 hingga 10 persen.
Tak hanya soal kenaikan upah, massa buruh juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan Dewan Pengupahan periode 2026–2029.
Penerbitan SK tersebut dinilai penting agar kelembagaan yang berperan dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan dan pengupahan dapat segera menjalankan fungsinya.
Dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 006B/SP,SB/XI/2026 tertanggal 17 November 2026, Koalisi Tujuh juga mendesak pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027 untuk 25 jenis sektor berdasarkan klasifikasi dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Ketiga tuntutan tersebut menjadi agenda utama yang akan disuarakan melalui aksi, orasi, dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Koalisi Tujuh menyatakan akan mengerahkan massa dalam jumlah maksimal atau all out. Aksi juga akan dilengkapi mobil komando, pengeras suara, spanduk, poster, dan pamflet.
Untuk menjangkau lokasi aksi, massa buruh direncanakan bergerak melalui dua jalur, yakni Batujajar–Cimareme–Kantor Pemkab Bandung Barat serta Pamucatan–Ciburuy–Kantor Pemkab Bandung Barat.
Aksi tersebut melibatkan tujuh organisasi serikat pekerja, yakni DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN), KC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), DPC SBSI 1992, DPC GOBSI, PC FSP Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI, DPC LEM SPSI, serta PC FSP Tekstil, Sandang dan Kulit SPSI.
Tujuh perwakilan organisasi yang tercantum sebagai penanggung jawab aksi masing-masing Budiman, Dede Rahmat, Wagiminudin, Rian Imawansyah, Dadang Suhendar, Roni Budianto, dan Ahmad Saefudin.
Melalui aksi tersebut, buruh berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan mereka, terutama menyangkut kepastian kelembagaan pengupahan, kenaikan UMK, dan perlindungan upah sektoral bagi pekerja di Bandung Barat.
Persoalan pengupahan tahun 2027 pun dipastikan menjadi salah satu isu utama yang akan mengemuka dalam aksi buruh kali ini. ***
