Kurang Dua Tahun Memimpin, Jeje Bicara Lanjut Lima Tahun Lagi, Pengamat: Jangan Sampai Visi Tak Tuntas

BANDUNG BARAT — Pernyataan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail yang berharap dapat melanjutkan kepemimpinan selama lima tahun berikutnya menuai sorotan dari pengamat pemerintahan dan politik.

Jeje sebelumnya menyampaikan harapan tersebut saat menghadiri kegiatan On-Site Visit West Java Investment Challenge (WJIC) 2026 di kawasan TPST Pasir Buluh, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Rabu (16/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Jeje mengatakan masih banyak persoalan di Kabupaten Bandung Barat yang menurutnya tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan.
“Doain aja dilanjutkan lima tahun lagi, semoga bisa selesai. Jadi mohon doanya, ini bukan kampanye, ini mah harapan,” ujar Jeje.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Nurtanio, Djamu Kertabudhi.

Menurut Djamu, munculnya keinginan melanjutkan kepemimpinan bahkan ketika masa pemerintahan belum berjalan dua tahun dapat dibaca sebagai sinyal politik mengenai beratnya menuntaskan seluruh visi dan janji politik dalam satu periode.

“Kurang dua tahun Bupati Jeje Ritchie Ismail memimpin Bandung Barat, sudah menyatakan tidak cukup satu periode,” kata Djamu.

Ia menilai, dari perspektif politik, pernyataan tersebut dapat menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa target pemerintahan yang telah dijanjikan kepada masyarakat membutuhkan waktu lebih panjang untuk dituntaskan.

“Ini menunjukkan dalam perspektif politik beliau merasa pesimis bahwa visi dan janji politik yang seharusnya dituntaskan dalam satu periode ini terasa berat, sehingga memerlukan tambahan waktu melewati satu periode,” ujarnya.

Meski demikian, Djamu menegaskan, masa jabatan kepala daerah pada dasarnya telah memiliki rentang waktu yang jelas. Karena itu, menurut dia, lima tahun semestinya menjadi periode yang cukup untuk mengukur kemampuan kepala daerah dalam merealisasikan program yang telah dijanjikan.

“Secara konstitusional, waktu lima tahun sudah lebih dari cukup bagi sosok kepala daerah memimpin daerahnya,” katanya.

Djamu menyebut evaluasi tidak semestinya hanya didasarkan pada keinginan memperpanjang masa kepemimpinan, tetapi terutama pada capaian pemerintahan selama periode berjalan.

Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana visi, misi, dan program kepala daerah direalisasikan.

“Evaluasi kinerja selama itu menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan dalam merealisasikan RPJMD sebagai komitmen formal beliau yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, keinginan untuk kembali memimpin daerah dalam periode berikutnya merupakan bagian dari dinamika politik yang secara hukum dimungkinkan.

Namun, persoalan utamanya tetap berada pada bagaimana kepala daerah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

“Dalam konteks libido kekuasaan di era sekarang, hal ini dinilai lazim dan sah-sah saja,” ujar Djamu.

Bagi publik, kata dia, yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah program yang telah dijanjikan benar-benar berjalan, target pembangunan tercapai, dan persoalan mendasar masyarakat mendapat penyelesaian selama masa jabatan yang sedang berlangsung.

Jeje dan Wakil Bupati Asep Ismail sendiri ditetapkan sebagai pasangan terpilih untuk periode 2025–2030 dan dilantik pada Februari 2025.

Dengan demikian, wacana melanjutkan kepemimpinan lima tahun berikutnya kini menambah satu isu politik baru di tengah perjalanan pemerintahan Jeje-Asep yang masih berlangsung. ***