Haji Koswara Minta Pemkab KBB Transparan, Pendidikan Jangan Jadi Korban Keterbatasan Fiskal

BANDUNG BARAT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Haji Koswara, meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersikap transparan terkait upaya mencari potensi pendapatan daerah untuk memperkuat APBD. Menurutnya, langkah tersebut tidak boleh berdampak pada berkurangnya kualitas layanan pendidikan.

Koswara menilai, jika pemerintah masih berada pada tahap menyisir potensi pendapatan, hal itu menunjukkan perencanaan pendapatan dan pembiayaan APBD belum sepenuhnya matang. Karena itu, pemerintah daerah harus membuka kepada publik potensi yang sedang dihitung, besaran nilainya, serta dampaknya terhadap kebijakan anggaran.

“Pemkab harus menjelaskan secara terbuka potensi apa yang dimaksud, berapa nilai yang akan diperoleh, dan bagaimana dampaknya terhadap sektor pendidikan. Jangan sampai keterbatasan fiskal justru dibayar dengan menurunnya kualitas pendidikan,” tegas Koswara yang pernah mejabat sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan KBB ini.

Ia menegaskan, Komisi I DPRD pada prinsipnya mendukung setiap upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Namun, dukungan tersebut tidak berarti membenarkan kebijakan yang menjadikan sektor pendidikan sebagai sasaran efisiensi anggaran.

“Optimalisasi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak peserta didik. Pendidikan tidak boleh dijadikan instrumen untuk menutup ruang fiskal daerah,” ujarnya.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD KBB ini juga mengingatkan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan hak peserta didik yang harus disalurkan dan dimanfaatkan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada kebijakan yang menghambat penyaluran maupun pemanfaatan dana tersebut di sekolah.

“DAK BOS adalah hak peserta didik. Pemerintah wajib menjamin dana itu sampai ke sekolah dan dimanfaatkan sesuai aturan, tanpa ada hambatan akibat kebijakan daerah,” pungkasnya. ***