Komunikasi Dinilai Kian Memanas, FWK Ingatkan Pemerintah dan Publik Jaga Etika Berbahasa
JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk kembali mengedepankan etika dalam berkomunikasi. Forum menilai kualitas komunikasi publik belakangan semakin memanas dan berpotensi memicu polarisasi apabila tidak segera dibenahi.
Peringatan itu mengemuka dalam diskusi rutin Reboan FWK di Jakarta, Rabu (5/8/2026), yang dipimpin Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane dan dihadiri sejumlah wartawan senior serta pendiri FWK, Hendry Ch. Bangun.
Diskusi menyoroti semakin maraknya penggunaan bahasa bernada kasar, makian, hinaan, hingga ujaran yang tidak mencerminkan etika, terutama di media sosial. Kondisi tersebut dinilai terjadi baik dalam respons masyarakat terhadap berbagai isu maupun dalam polemik yang muncul setelah sejumlah pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pemimpin Redaksi VOI.ID, Iqbal Irsyad, mengatakan beberapa pernyataan Presiden memicu perdebatan luas di ruang publik. Di antaranya terkait pernyataan mengenai keuntungan usaha penggilingan padi yang disebut mencapai Rp2 triliun dalam satu musim panen, serta penyebutan wartawan, LSM, dan pengamat sebagai “londo ireng”.
Menurut Iqbal, kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, penyampaiannya harus tetap mengedepankan fakta dan etika agar tidak memperkeruh suasana.
Pendiri FWK Hendry Ch. Bangun menilai pemerintah membutuhkan komunikasi publik yang lebih terukur dan menenangkan. Ia mengingatkan bahwa kesalahan komunikasi dapat memperbesar polemik dan mengikis kepercayaan publik.
“Indonesia memiliki banyak tokoh yang mampu membangun komunikasi publik secara elegan dan berwibawa. Mereka perlu diberi ruang agar pesan pemerintah lebih tepat, menenangkan, dan mudah diterima masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Hendry mengusulkan agar Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon dilibatkan lebih aktif dalam lingkaran komunikasi Presiden.
Menurutnya, pengalaman dan kapasitas Fadli Zon dapat memperkuat narasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada publik.
Usulan itu mendapat dukungan peserta diskusi, di antaranya Raja Parlindungan Pane, Yesayas Octavianus, Budi Nugraha, Umy Syarifah, Herwan Pebriansyah, Dadang Rachmat, Berman Nainggolan, L. Radja, dan Rudy Sitompul.
Nama Fadli Zon juga dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet yang berkembang belakangan ini.
Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane menegaskan, forum wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyampaikan kritik yang konstruktif demi kepentingan bangsa.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi. Komunikasi yang santun, akurat, dan beradab harus menjadi fondasi dalam kehidupan demokrasi agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan,” tegas Raja.
Senada, mantan wartawan Harian Kompas Mohammad Nasir menilai tutur bahasa yang santun merupakan modal utama membangun kepercayaan publik.
Sementara itu, Berman Nainggolan mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dan akurat dalam menyampaikan setiap kebijakan, terutama di tengah tekanan ekonomi.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, menenangkan, dan tidak menambah kebingungan. Di situlah pentingnya komunikasi pemerintah yang berkualitas,” kata Berman. ***