KUA-PPAS 2027 KBB Defisit Rp58,37 Miliar, Pemkab Andalkan Transfer Pusat dan Provinsi

BANDUNG BARAT — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp2,66 triliun. Namun, kebutuhan belanja mencapai Rp2,718 triliun, sehingga rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 masih mengalami defisit Rp58,37 miliar.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, rancangan KUA dan PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan tema “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.”

Menurut Jeje, kebijakan anggaran 2027 akan diarahkan pada efisiensi, produktivitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari sisi pendapatan, Pemkab KBB menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembaruan data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan penagihan serta pembenahan tata kelola.

“Untuk pendapatan transfer, kita akan memperkuat akurasi data potensi daerah serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” kata Jeje.

Sementara belanja daerah akan ditekan agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran diarahkan untuk membiayai program prioritas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rancangan tersebut, PAD diproyeksikan mencapai Rp1,124 triliun, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp1,536 triliun. Adapun belanja daerah sebesar Rp2,718 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp1,997 triliun, belanja modal Rp171,92 miliar, belanja tidak terduga Rp60,22 miliar dan belanja transfer Rp489,1 miliar.

Dengan struktur tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp58,37 miliar. Jeje mengatakan, defisit tersebut masih berkaitan dengan belum ditetapkannya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terdapat defisit Rp58,37 miliar. Terhadap defisit tersebut, kita masih menunggu penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Pemkab KBB, kata Jeje, optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum APBD 2027 ditetapkan. “Kami optimis hal ini dapat diselesaikan sebelum penetapan APBD 2027,” tegasnya. ***