Belanja Pegawai Terlalu Besar, Silpa KBB Diduga Ikut Membengkak

NGAMPRAH – Besarnya anggaran belanja pegawai dalam perencanaan APBD Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat anggaran tidak terserap optimal hingga berujung pada membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut menilai, peningkatan anggaran belanja pegawai sebenarnya sah-sah saja selama memiliki dasar perhitungan yang jelas. Namun, jika kenaikannya terlalu besar tanpa diikuti kebutuhan riil, kondisi itu justru dapat menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Nyimpen anggaran ageung teuing atuh da di belanja pegawai (menyimpan anggaran terlalu besar di belanja pegawai),” ujar sumber tersebut.

Menurutnya, kenaikan belanja pegawai memang dapat terjadi setiap tahun. Namun, besaran kenaikannya tetap harus berdasarkan perhitungan yang rasional dan kebutuhan yang sebenarnya.

“Increase juga ada hitungannya, itu mah seperti ‘nyembunyiin anggaran’,” katanya.

Ia menduga, dalam beberapa tahun terakhir porsi kenaikan belanja pegawai di lingkungan Pemkab Bandung Barat terlalu besar. Akibatnya, terdapat anggaran yang tidak terserap dan kemudian menjadi Silpa.

“Duka tah… Saleresna ti jaman baheula ge memang increase belanja pegawai teh aya. Tapi memang TAPD sekarang mungkin sudah beberapa tahun terlalu besar angka increase-nya, sehingga Silpa pun jadi besar dari belanja pegawai,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD, khususnya dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Anggaran seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan riil daerah, bukan sekadar memperbesar pagu tanpa kepastian penyerapan.

Besarnya Silpa yang bersumber dari belanja pegawai juga menjadi pertanyaan karena menunjukkan adanya ruang anggaran yang sebenarnya dapat dialihkan untuk membiayai program lain yang lebih produktif dan langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, sinkronisasi antara perencanaan, kebutuhan pegawai, kemampuan keuangan daerah, dan target penyerapan anggaran dinilai penting agar APBD KBB tidak hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. ****