Ormas Paku Padjadjaran Minta Polemik DPRD-Pemkab KBB Segera Diselesaikan

NGAMPRAH — Polemik antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat sorotan dari kalangan organisasi masyarakat. Ormas Paku Padjadjaran KBB meminta konflik tersebut segera diakhiri agar tidak menghambat program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Ketua Ormas Paku Padjadjaran KBB, Bemi Mulyana, mengaku prihatin melihat hubungan antara DPRD dan Pemkab KBB yang belakangan diwarnai ketegangan, terutama dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB sebelumnya menemukan sejumlah persoalan dalam rancangan anggaran tersebut sehingga belum mendapat lampu hijau dari legislatif.

“Kami melihat pembangunan di KBB seperti jalan di tempat. Program untuk rakyat jangan sampai tertunda hanya karena ada persoalan atau kepentingan di internal pemerintahan. Ini harus segera disudahi,” tegas Bemi.

Menurutnya, perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, persoalan tersebut tidak boleh berlarut-larut hingga berdampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan.

Bemi menegaskan, Ormas Paku Padjadjaran tetap mendukung seluruh pihak yang bekerja untuk kemajuan KBB, baik Bupati maupun DPRD. Namun, dukungan tersebut tetap disertai fungsi kontrol sosial.

“Kami mendukung Bupati dan DPRD yang benar-benar bekerja untuk kemajuan KBB. Kami juga siap mengawal agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Tak hanya meminta polemik segera diselesaikan, Bemi juga mendorong evaluasi terhadap jajaran pimpinan pemerintahan apabila persoalan tersebut terus berlarut dan tidak menemukan titik temu.

“Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, kami berharap ada evaluasi terhadap jajaran kepemimpinam di pemerintahan juga jajaran pimpinan di DPRD, kalau memang sudah tidak bisa berjalan harmonis, lebih baik mengundurkan diri atau diganti secara legowo demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bemi menambahkan, pihaknya tidak menginginkan persoalan antara legislatif dan eksekutif berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sebab, yang paling dikhawatirkan adalah masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.

Namun, jika tidak ada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya siap menyampaikan aspirasi secara terbuka.

“Kami ini mitra kritis pemerintah. Kalau kisruh terus terjadi dan berdampak pada kepentingan masyarakat, kami tidak segan turun ke jalan. Tentunya dengan cara damai dan sesuai aturan,” pungkasnya. ***