10 Ribu PPPK Siap Kepung Jakarta, Empat Tuntutan Dibawa ke Istana

JAKARTA – Gelombang aspirasi aparatur sipil negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bakal mengarah ke Jakarta. Sebanyak 10.000 PPPK dari berbagai profesi direncanakan mengikuti Silaturahmi Nasional (Silatnas) Aliansi Merah Putih Gabungan Organisasi PPPK Lintas Profesi pada Senin, 7 September 2026.

Rencana kegiatan tersebut tercantum dalam surat pemberitahuan Sekretariat Nasional Aliansi Merah Putih Nomor 27/SEK-NAS/AMP/VIII/2026 tertanggal 27 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Kapolri melalui Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

Para peserta dijadwalkan berkumpul mulai pukul 07.00 WIB di area parkir Masjid Istiqlal, Jakarta.

Selanjutnya, massa akan bergerak menuju kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.
Dalam pemberitahuan tersebut, Aliansi Merah Putih menyatakan kegiatan akan diisi dengan orasi, penyampaian pendapat, serta penyampaian sejumlah tuntutan terkait masa depan PPPK.

Empat tuntutan utama menjadi sorotan.
Pertama, mereka mendesak Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang mengatur pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk seluruh profesi, baik tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun guru, pada 2026.

Kedua, mereka meminta adanya pengangkatan PPPK penuh waktu dari seluruh profesi menjadi PNS pada 2027 tanpa memandang usia.
Ketiga, Aliansi Merah Putih mendesak pemerintah merealisasikan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026.

Keempat, mereka meminta sumber pembiayaan gaji ASN PPPK dialihkan dari APBD ke APBN.

“Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta kepastian jenjang karier menjadi salah satu persoalan yang kami perjuangkan,” demikian substansi tuntutan yang tercantum dalam surat pemberitahuan tersebut.

Untuk mendukung aksi, panitia menyebut akan membawa sejumlah alat peraga, antara lain spanduk, leaflet, serta mobil komando.

Rencana pengerahan massa dalam jumlah besar ini menunjukkan kuatnya aspirasi kelompok PPPK terkait kepastian status, karier, hingga pembiayaan gaji.

Pemerintah pun dituntut memberikan kejelasan terhadap tuntutan tersebut agar persoalan yang menyangkut masa depan ribuan PPPK tidak berlarut-larut.

Silatnas ini dijadwalkan berlangsung sepanjang hari pada Senin, 7 September 2026, dengan titik akhir kegiatan di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat. **