Mahdi Didesak Turun, GALAKSI Lempar Bola Panas ke DPP PKS
BANDUNG BARAT — Kursi Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Muhammad Mahdi tengah digoyang.
Garda Pelawan Korupsi (GALAKSI) Bandung Barat secara resmi meminta DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengevaluasi posisi Mahdi, bahkan mengusulkan pergantian dirinya dari kursi pimpinan legislatif.
Desakan itu bukan lagi sebatas lontaran kritik. Pada Jumat, 25 September 2026, Pembina GALAKSI Bandung Barat Asep Herna datang langsung menyerahkan dokumen permohonan kepada pihak terkait.
GALAKSI menyatakan langkah tersebut diambil setelah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan kepemimpinan dan tata kelola DPRD KBB.
Kini bola panas berada di tangan DPP PKS.
GALAKSI meminta partai melakukan evaluasi terhadap kadernya yang dipercaya memimpin DPRD KBB.
Mereka bahkan mendorong agar mekanisme pergantian pimpinan ditempuh apabila hasil evaluasi partai menemukan alasan yang sesuai dengan ketentuan.
Tiga Titik yang Dipersoalkan
Asep Herna mengatakan, setidaknya ada tiga persoalan utama yang menjadi dasar GALAKSI melayangkan desakan tersebut.
Pertama, soal hubungan kerja antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
GALAKSI menilai komunikasi kelembagaan antara DPRD dengan jajaran pemerintah daerah, termasuk bupati dan sekretaris daerah, harus dibangun secara konstruktif untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Kami menilai Ketua DPRD KBB gagal menjaga kemitraan dan menjalankan fungsi kepemimpinan dalam hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah,” ujar Asep.
Kedua, GALAKSI menyoroti mekanisme pengambilan keputusan di internal DPRD.
Mereka mempersoalkan apa yang disebut sebagai tindakan sepihak dalam sejumlah pengambilan keputusan serta koordinasi antar-Alat Kelengkapan DPRD (AKD), Badan Musyawarah dan unsur pimpinan.
“Muhammad Mahdi kami nilai telah mengabaikan mekanisme kolektif-kolegial serta koordinasi antar-Alat Kelengkapan DPRD, Badan Musyawarah dan pimpinan,” katanya.
Ketiga, GALAKSI mempersoalkan efektivitas kepemimpinan dalam mengelola rapat dan organisasi internal DPRD.
Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi mengganggu efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
Bukan Sekadar Kritik
Ketua GALAKSI Bandung Barat, Abah Ikhwan, menegaskan bahwa persoalan tersebut menurut organisasinya bukan sekadar perbedaan pandangan politik atau kritik terhadap individu.
GALAKSI menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan lembaga DPRD tetap berjalan sesuai mekanisme dan tata kelola yang berlaku.
“Kami melihat persoalan ini perlu dievaluasi secara serius karena menyangkut marwah lembaga perwakilan rakyat,” kata Abah Ikhwan.
Karena itu, GALAKSI menyampaikan dua tuntutan kepada partai pengusung.
Pertama, meminta DPP PKS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Muhammad Mahdi sebagai Ketua DPRD KBB.
“Kami mendesak DPP PKS melakukan evaluasi total terhadap kinerja Sdr. Muhammad Mahdi selaku Ketua DPRD KBB,” tegas Asep.
Kedua, GALAKSI mengusulkan pergantian atau pemberhentian Mahdi dari posisi Ketua DPRD KBB melalui mekanisme yang berlaku apabila hasil evaluasi memenuhi dasar untuk itu.
“Kami mengusulkan penggantian atau pemberhentian Sdr. Muhammad Mahdi dari posisi Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat demi kelancaran roda pemerintahan daerah,” ujar Abah Ikhwan.
DPP PKS Ditunggu Sikapnya
Desakan GALAKSI kini membuka babak baru dalam dinamika politik kelembagaan DPRD KBB.
Sebab, tuntutan tersebut tidak hanya diarahkan kepada Muhammad Mahdi sebagai Ketua DPRD, tetapi langsung kepada partai yang menaunginya.
Apakah DPP PKS akan membuka ruang evaluasi terhadap posisi Mahdi atau tetap mempertahankan komposisi pimpinan DPRD KBB, kini menjadi kewenangan partai sesuai mekanisme yang berlaku. ***