Narasi Manis, Anggaran Menangis: Bapelitbangda KBB Didesak Buka-bukaan Soal Program Rakyat
BANDUNG BARAT – Di tengah tekanan fiskal yang menghimpit Kabupaten Bandung Barat (KBB), polemik perencanaan pembangunan justru mulai mengarah pada pertanyaan serius: siapa yang menentukan program rakyat dipertahankan, dipangkas, atau bahkan dihapus?
Tokoh masyarakat sekaligus Pengawas Kebijakan Publik KBB, Asep Herna, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB.
Asep menilai, alasan keterbatasan fiskal dan efisiensi tidak boleh berubah menjadi cek kosong bagi pemerintah untuk memangkas kebutuhan masyarakat tanpa penjelasan yang transparan.
Sorotan itu diarahkan kepada Kepala Bapelitbangda KBB, Drs. Tony Prihantoro, M.T., yang menurut Asep perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perubahan, pengurangan maupun penghapusan sejumlah program yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat.
Kritik tersebut menjadi semakin tajam karena di sisi lain, Bapelitbangda kerap membawa narasi bahwa pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan memperkuat konektivitas serta aktivitas ekonomi.
Dalam pemberitaan media, Tony sebelumnya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan harus melihat kebutuhan secara menyeluruh, termasuk memastikan infrastruktur jalan mampu membuka akses masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
Bagi Asep, persoalannya bukan pada indahnya narasi pembangunan, melainkan apakah narasi tersebut benar-benar tercermin dalam keputusan anggaran.
“Jangan sampai di media bicara pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, tetapi ketika masuk ke meja perencanaan justru program kebutuhan dasar masyarakat yang pertama kali dipangkas,” tegas Asep dalam rilisnya, Senin 5 Oktober 2026.
Menurutnya, tekanan fiskal memang merupakan persoalan nyata yang harus dihadapi pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengambil keputusan secara tertutup atau menghilangkan program yang telah melalui proses perencanaan dan pembahasan.
Efisiensi Bukan Hakim Tunggal Anggaran
Asep menegaskan, efisiensi anggaran harus memiliki dasar, ukuran dan mekanisme yang jelas.
Perubahan terhadap program pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh hanya bergantung pada keputusan internal atau preferensi pejabat tertentu.
Setiap perubahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, politik maupun hukum.
“Efisiensi bukan berarti bebas memangkas. Kalau sebuah program diubah atau dihapus, publik berhak tahu apa dasar hukumnya, apa indikatornya, siapa yang memutuskan dan apa dampaknya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta Bapelitbangda tidak menjadikan posisi sebagai pusat perencanaan pembangunan sebagai ruang untuk menentukan nasib program secara sepihak.
Sebab, menurut Asep, perencanaan pembangunan daerah bukan milik satu OPD, apalagi milik individu pejabat.
“Bapelitbangda bukan kerajaan kecil yang bisa menentukan semuanya berdasarkan selera. Perencanaan pembangunan harus bekerja dalam sistem, bukan berdasarkan kehendak personal,” katanya.
Jangan Sampai Bapelitbangda Menjadi ‘Menara Gading’
Asep juga menyoroti pola komunikasi internal birokrasi yang dinilainya perlu dibenahi.
Menurut dia, Bapelitbangda seharusnya menjadi simpul yang mempertemukan kepentingan berbagai OPD, bukan justru menciptakan jarak dan ketegangan dalam proses perencanaan.
Sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam merancang arah pembangunan daerah, Bapelitbangda dituntut mampu mengakomodasi kebutuhan sektoral dengan kemampuan fiskal daerah secara objektif.
“Kalau Bapelitbangda merasa paling tahu dan paling pintar menentukan semuanya, itu berbahaya. Karena pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas. Di balik angka itu ada jalan yang dibutuhkan warga, pelayanan publik, ekonomi masyarakat dan kebutuhan dasar rakyat,” tegas Asep.
Ia mengingatkan, cara kerja perencanaan yang tidak transparan justru berpotensi menimbulkan kecurigaan antar-OPD serta memperlemah konsistensi terhadap visi dan misi pembangunan Bupati Bandung Barat.
Publik Berhak Bertanya: Program Siapa yang Dipangkas?
Karena itu, Asep mendesak Bapelitbangda KBB membuka secara terang perubahan program yang dilakukan akibat tekanan fiskal.
Bukan sekadar mengatakan “efisiensi”, tetapi menjelaskan program apa yang dipangkas, berapa nilainya, apa pertimbangannya, siapa yang mengusulkan, siapa yang menyetujui dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.
“Jangan berhenti pada kata efisiensi. Publik harus tahu efisiensi itu mengorbankan apa dan siapa. Jangan sampai yang dipangkas justru kebutuhan rakyat, sementara kepentingan lain tetap aman,” katanya.
Menurut Asep, transparansi tersebut penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa keterbatasan anggaran hanya dijadikan dalih untuk mengubah prioritas pembangunan tanpa konsultasi yang memadai.
Peringatan: Jangan Tunggu Rakyat Turun ke Jalan
Asep pun memberikan peringatan keras agar pemerintah daerah tidak menganggap persoalan perubahan program sebagai perkara administratif biasa.
Jika program yang menyangkut kepentingan masyarakat terus dihapus atau dikurangi tanpa penjelasan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, ia khawatir persoalan tersebut akan berkembang menjadi konflik kebijakan dan memicu kekecewaan publik.
“Rakyat bisa memahami kalau uang daerah terbatas. Yang tidak bisa diterima adalah ketika keterbatasan fiskal dijadikan alasan untuk menghapus kebutuhan mereka tanpa penjelasan yang terang,” ujar Asep.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan semata ditujukan kepada satu pejabat, melainkan sebagai peringatan agar mesin perencanaan pembangunan KBB tidak kehilangan orientasi terhadap kepentingan masyarakat.
“Jangan menjual narasi pembangunan yang indah kalau kenyataan anggarannya justru berseberangan dengan kebutuhan rakyat. Buka datanya, buka prosesnya dan pertanggungjawabkan ke publik,” pungkas Asep. ***