“Ngatiyana Tinggalkan PKB, Sehari Sebelum Musda Golkar: Pamit atau Mendadak?”

CIMAHI — Perpindahan politik Wali Kota Cimahi Ngatiyana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Partai Golkar bukan sekadar pergantian kendaraan politik.

Langkah itu langsung mengubah peta politik Cimahi.

Sebab, Ngatiyana yang sebelumnya merupakan kader PKB, kini justru dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Kota Cimahi periode 2026-2030.

Ia ditetapkan secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Cimahi, Senin (21/9/2026).

Prosesnya pun berlangsung relatif cepat, hanya sekitar sepekan sejak penjaringan hingga Ngatiyana muncul sebagai calon tunggal.

Yang membuat langkah ini menarik, Golkar bukanlah kendaraan politik Ngatiyana ketika memenangkan Pilkada Cimahi 2024.

Saat itu, pasangan Ngatiyana-Adhitia Yudisthira diusung koalisi yang berbeda, sementara Golkar berada di kubu lawan.

Kini situasinya berbalik.

Ngatiyana bukan hanya bergabung dengan Golkar, tetapi langsung menempati posisi puncak partai di tingkat Kota Cimahi.

“Ini semuanya adalah sebuah perjuangan, sebuah perjalanan hidup,” kata Ngatiyana seusai Musda, Senin (21/9/2026).

Komunikasi dengan PKB Jadi Sorotan

Di sinilah persoalan mulai menarik perhatian.

Ngatiyana mengatakan dirinya telah berpamitan dan meminta izin kepada PKB sebelum mengambil keputusan bergabung dengan Golkar.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan partai koalisi yang mengusungnya pada Pilkada 2024, termasuk Gerindra dan PAN.

Menurut Ngatiyana, seluruh pihak yang diajak berkomunikasi memberikan dukungan terhadap langkah tersebut.

Namun, keterangan dari PKB Jawa Barat memberikan gambaran berbeda mengenai timing komunikasi tersebut.

Sekretaris DPW PKB Jawa Barat Acep Jamaludin mengatakan, pihaknya baru menerima komunikasi dari Ngatiyana pada Minggu sore, 20 September 2026, atau sehari sebelum Musda Golkar digelar.

“Kami terkejut dan menyesalkan keputusan Pak Ngatiyana,” kata Acep seperti diberitakan sejumlah media.

PKB menyebut Ngatiyana sebelumnya merupakan kader yang diusung dalam Pilkada 2024 dan kemudian dikukuhkan sebagai pengurus DPW PKB Jawa Barat.

Dengan menerima jabatan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Cimahi, status Ngatiyana sebagai kader PKB pun berakhir secara organisasi, menurut keterangan Acep.

Dari PKB ke Golkar, Apa Motif Politiknya?

Belum ada pernyataan resmi Ngatiyana yang menyebut kepindahannya sebagai persiapan menghadapi Pilkada 2029.

Sebaliknya, ketika ditanya mengenai kemungkinan kembali maju dalam kontestasi Pilkada 2029, Ngatiyana memilih tidak memastikan.

Ia menyatakan ingin terlebih dahulu menuntaskan masa jabatannya sebagai Wali Kota Cimahi hingga 2029.

“Kalau untuk 2029, kita lihat nanti,” ujar Ngatiyana.

Namun, posisi barunya sebagai Ketua DPD Golkar tentu menempatkan Ngatiyana pada posisi strategis dalam konfigurasi politik Cimahi menuju 2029.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Daniel Mutaqien Syafiuddin juga tidak menutup kemungkinan Ngatiyana dipersiapkan menghadapi kontestasi politik berikutnya.

“Soal dipersiapkan buat 2029? Beliau baru terpilih. Tapi kalau target itu, mungkin,” kata Daniel.

Artinya, untuk saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pencalonan 2029. Tetapi jabatan politik yang kini diemban Ngatiyana membuka ruang baru bagi perjalanan politiknya.

PKB Ingatkan Mandat Warga Cimahi

Di tengah perpindahan tersebut, PKB memilih mengingatkan Ngatiyana pada persoalan yang masih dihadapi warga Cimahi.

Acep menyebut PKB sejak awal tidak membebani Ngatiyana dengan jabatan struktural partai agar ia bisa fokus menjalankan tugas sebagai kepala daerah.

Salah satu persoalan yang disorot adalah tingginya angka pengangguran di Cimahi. Data Sakernas BPS yang dikutip PKB menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Cimahi mencapai 8,97 persen atau sekitar 27.979 orang pada Februari 2025.

Bagi PKB, persoalan tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah siapa pun kendaraan politik yang digunakan Ngatiyana.

“Apa pun partainya, mandat dari warga Cimahi tetap melekat pada beliau sampai 2029,” kata Acep.

Babak Baru Politik Cimahi

Perpindahan Ngatiyana memperlihatkan betapa cepatnya konfigurasi politik daerah berubah setelah Pilkada 2024.

Dari kader PKB yang memenangkan Pilkada, Ngatiyana kini menjadi nakhoda Golkar Cimahi—partai yang pada kontestasi sebelumnya berada di kubu berbeda.

Apakah ini semata-mata keputusan politik personal, bagian dari konsolidasi kekuatan Golkar, atau langkah awal menuju pertarungan politik 2029? Untuk saat ini, belum ada pernyataan resmi yang memastikan motif tersebut.

Yang sudah pasti, satu hal telah berubah: Ngatiyana telah berganti rumah politik. Dan kali ini, ia bukan sekadar menjadi penghuni baru, tetapi langsung memegang kunci utama di rumah barunya. ****