Sekda Bantah Serapan APBD di Bawah 30 Persen
BANDUNG BARAT–Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat baru mencapai Rp924,66 miliar atau 28,91 persen dari total APBD sebesar Rp3,20 triliun. Hal itu berdasarkan data Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)/Simtrada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 10 Juli 2026.
Sementara, realisasi Belanja Modal tercatat baru Rp4,58 miliar atau 2,51 persen dari pagu anggaran sebesar Rp182,69 miliar.
Di sisi lain, dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah masuk ke kas daerah mencapai Rp893,39 miliar atau 52,74 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Data tersebut juga sejalan dengan capaian pengadaan barang dan jasa. Dari 5.209 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai Rp557,32 miliar, baru 916 paket yang terealisasi senilai Rp124,90 miliar, atau sekitar 22,41 persen.
Namun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membantah bahwa serapan APBD masih berada di bawah 30 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, menegaskan angka yang ditampilkan pada portal nasional tersebut bukan merupakan kondisi terbaru.
“Data itu keliru. Realisasi kita sekarang sudah sekitar 40 persen,” ujar Ade usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, perbedaan angka tersebut diduga terjadi akibat proses sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi sebelum diteruskan ke sistem pemerintah pusat.
Ia memastikan Pemkab Bandung Barat telah melakukan koordinasi agar data yang ditampilkan pada portal resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan segera diperbarui sesuai kondisi aktual.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi,” katanya.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, portal resmi DJPK Kementerian Keuangan masih menampilkan angka realisasi belanja sebesar 28,91 persen.
Perbedaan data tersebut menjadi perhatian karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Publik pun menantikan penjelasan lebih rinci mengenai komponen belanja yang telah terealisasi, termasuk perkembangan belanja modal dan percepatan proyek pembangunan yang dalam data nasional masih tercatat relatif rendah.
Kejelasan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kinerja pengelolaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, sekaligus memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. ***