RT/RW KBB Pertanyakan Kenaikan Insentif: Jadi Garda Terdepan, Tapi Perhatiannya Mana?
BANDUNG BARAT — Persoalan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencuat. Forum RT/RW menilai pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang sebanding dengan besarnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Perwakilan Forum RT/RW Bandung Barat, Toro Galih Gumilang, mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat segera memberikan kejelasan sekaligus memastikan soal kenaikan insentif RT RW di KBB.
“RT dan RW bagian dari birokrasi garda terdepan melayani masyarakat. Kalau tidak ada perhatian insentif dari Pemda, apakah kami harus bubar?” tegas Toro dihadapan massa pendemo saat orasi berberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengurus RT dan RW selama ini bekerja paling dekat dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, pendataan warga, persoalan sosial, keamanan lingkungan hingga menjadi penghubung langsung antara masyarakat dan pemerintah.
Karena itu, Toro menilai persoalan insentif tidak semestinya dipandang sebagai persoalan kecil. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menunjukkan keberpihakan terhadap para pengurus yang menjalankan fungsi pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Pada Mei 2026, Forum Komunikasi RT/RW KBB sebelumnya juga mendatangi Pemkab Bandung Barat untuk mempertanyakan insentif yang ketika itu belum terealisasi sejak Januari. Audiensi tersebut diikuti puluhan perwakilan RT/RW dari sejumlah kecamatan.
Pemkab Bandung Barat sebelumnya menyatakan menyiapkan anggaran sekitar Rp16 miliar untuk tambahan insentif RT/RW pada 2026. Program tersebut mencakup sekitar 9.217 Ketua RT dan 2.448 Ketua RW di 16 kecamatan dan 165 desa.
Dalam pelaksanaannya, pemberitaan sebelumnya menyebut besaran bantuan keuangan yang diterima sebesar Rp100 ribu per bulan untuk Ketua RT dan Rp200 ribu per bulan untuk Ketua RW. Penyalurannya dilakukan melalui mekanisme bantuan keuangan kabupaten.
Artinya, persoalan yang kini disuarakan Forum RT/RW bukan semata soal nominal. Yang lebih penting adalah kepastian, konsistensi dan penghargaan pemerintah terhadap mereka yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Apalagi Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail sendiri sebelumnya menyebut RT dan RW sebagai garda terdepan pemerintah di tengah masyarakat.
Karena itu, Forum RT/RW meminta Pemkab Bandung Barat tidak hanya menempatkan RT dan RW sebagai ujung tombak ketika membutuhkan pelayanan di masyarakat, tetapi juga memberikan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kesejahteraan mereka.
“Jangan hanya disebut garda terdepan ketika pemerintah membutuhkan kami. Ketika menyangkut perhatian dan penghargaan, kami juga harus diperhatikan,” kata Toro.***