Pelantikan JPT Pratama Bandung Barat Digelar Besok, Babak Baru Penataan Birokrasi

BANDUNG BARAT — Penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memasuki babak baru.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dijadwalkan melantik dan mengambil sumpah/janji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jumat (11/9/2026).

Agenda penting tersebut tertuang dalam surat undangan Bupati Bandung Barat Nomor 800.1.13.4/3258/BKPSDM, tertanggal 10 September 2026.

Pelantikan akan berlangsung pukul 09.30 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung Utama Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM 2, Ngamprah.

Seluruh kepala perangkat daerah hingga para camat di lingkungan Pemkab Bandung Barat diminta hadir dalam prosesi tersebut. Mereka diwajibkan mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Momentum ini menjadi perhatian karena JPT Pratama merupakan posisi strategis yang berhadapan langsung dengan arah kebijakan, pelayanan publik, sekaligus kinerja pemerintahan daerah.

Pelantikan pejabat tinggi bukan sekadar seremoni pergantian kursi birokrasi. Di baliknya terdapat ekspektasi besar agar pejabat yang dipercaya mampu bekerja cepat, memahami persoalan daerah, serta menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Terlebih, Pemkab Bandung Barat tengah menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan, efektivitas anggaran, pengelolaan aset daerah hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Karena itu, publik kini menunggu siapa saja yang akan dipercaya mengisi posisi strategis tersebut dan sejauh mana komposisi baru JPT Pratama mampu membawa warna baru dalam birokrasi Bandung Barat.

Pelantikan besok sekaligus menjadi ujian awal bagi para pejabat yang dilantik: apakah sekadar mengisi jabatan, atau benar-benar membawa perubahan.

Dengan demikian, perhatian publik Bandung Barat tak hanya tertuju pada siapa yang dilantik, tetapi juga pada kinerja apa yang akan mereka buktikan setelah duduk di kursi strategis pemerintahan. ***