Hindari Praktik Jual Beli Jabatan Jelang Romut, Pemda Bentuk Satgas Bandung Barat Berbenah

BANDUNG BARAT– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk Satgas Bandung Barat berbenah jelang rotasi dan mutasi pejabat dalam waktu dekat ini.

Satagas tersebut  melibatkan inspektorat,  aparat kepolisian, dan kejaksaan dalam pelaksanaannya.  “Yang pasti satgas Bandung Barat Berbenah ini dibentuk agar bebas dari korupsi dan jual beli jabatan jelang pelaksanaan rotasi mutasi dan mutasi maupun promosi,” ujar Jeje bersama Wakil Bupati Asep Ismail, dan Kapolres Cimahi AKBP Niko N Adisaputra kepada awak media, Senin 27 Juli 2026.

Satgas tersebut dibentuk sebagai bentuk keseriusan Pemda Bandung Barat untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

“Selain penyegahan juga penindakan agar bersih dari praktik jual beli jabatan,” tegas Jeje.

Bagi siapapun yang menerima informasi apabila ada dugaan jual beli jabatan jelang romut nanti, segera melaporkan kepada tim satgas.

“Kami akan tindak tegas dan tidak ada toleransi bagi siapun yang melakukan praktik jual beli jabatan,” sebutnya.

Masalah tersebut, nama bupati kerap di ‘jual’ untuk memuluskan dalam proses romut tersebut. “Saya sering mendengar bawa-bawa nama saya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Jadi saya pastikan tidak ada ruang bagi siapapun yang melakukan praktik jual beli jabatan,” pungkasnya.

Kapolres Cimahi, AKBP Niko N Adisaputra mengatakan, Satgas Bandung Barat Berbenah ini dibentuk untuk menghindari dugaan jual beli mutasi jabatan di wilayah Bandung Barat.

“Harapannya apa yang tadi diinginkan Pak Bupati tercipta struktur adminitrasi pemerintahan yang baik dan berjalan dengan lancar,” sebut Niko.

Niko mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusutan dan penyelidikan, jika terjadi dugaan-dugaan praktik jual beli jabatan. “Mengatasnamakan atau mungkin memberikan sesuatu dan menjanjikan, segera sampaikan akan kami usut sampai tuntas agar ke depan Bandung Barat lebih tertib dengan orang-orang yang berkualitas untuk mendukung kinerja dari bupati dan wakil bupati,” jelas Niko. ****