40 Ormas Kepung Pemkab Bandung Barat
BANDUNG BARAT – Tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menguat. Sebanyak 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dalam Presidium Gerakan Ormas KBB mendatangi Kantor Bupati Bandung Barat di Kompleks Perkantoran KBB, Ngamprah.
Kedatangan massa bukan sekadar menyampaikan aspirasi. Mereka secara terbuka meminta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengevaluasi sejumlah pejabat yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan sejumlah spanduk dan menyampaikan tuntutan melalui mobil komando. Tiga nama pejabat menjadi sorotan dan didesak untuk segera dievaluasi oleh bupati.
Namun, persoalan jabatan bukan satu-satunya tuntutan yang dibawa massa. Presidium Gerakan Ormas KBB juga menyoroti persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yakni pencairan insentif bagi ketua RT dan RW.
Massa mendesak pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai pencairan insentif tersebut. Mereka menilai persoalan hak dan insentif bagi perangkat kewilayahan tidak boleh berlarut-larut.
Dengan demikian, ada dua pesan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut: evaluasi pejabat dan percepatan pencairan insentif RT/RW.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail kemudian merespons langsung aspirasi massa. Komunikasi antara kepala daerah dan demonstran berlangsung di tengah aksi yang mendapat perhatian dari lingkungan pemerintahan KBB.
Situasi semakin menjadi sorotan ketika Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi datang ke lokasi. Mahdi tiba setelah Bupati Jeje selesai berkomunikasi dengan massa.
Mahdi kemudian memilih naik ke mobil komando dan memberikan penjelasan terkait sejumlah tuntutan yang diarahkan kepada dirinya maupun lembaga DPRD KBB.
Massa pun menegaskan bahwa aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Mereka memberikan waktu dua pekan kepada pemerintah untuk menunjukkan tindak lanjut konkret atas tuntutan yang disampaikan.
“Massa aksi diberikan waktu sampai dua minggu terhitung mulai sekarang. Hasil dari aksi ini akan kami kawal sampai sejauh mana keseriusan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat,” kata orator aksi.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa aksi 40 ormas bukan sekadar unjuk rasa sehari.
Massa memastikan akan mengawal respons pemerintah dan menilai sejauh mana tuntutan mereka benar-benar ditindaklanjuti.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dua isu utama—evaluasi pejabat dan pencairan insentif RT/RW—menjadi pekerjaan rumah yang ditunggu jawabannya oleh massa dan masyarakat. ***