KUA-PPAS 2027 Bandung Barat: Dari Polemik Menuju Meja Kesepakatan
BANDUNG BARAT – Setelah melewati pembahasan yang tidak mulus, KUA-PPAS Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2027 akhirnya masuk ke tahap penentuan.
DPRD Kabupaten Bandung Barat menjadwalkan Rapat Paripurna pada Senin, 31 Agustus 2026, dengan agenda yang tak lagi sekadar membahas angka. Forum ini akan menentukan apakah kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat benar-benar telah tercapai.
Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB hingga selesai di Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Empat agenda besar akan dibawa ke meja paripurna. Dimulai dari laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai hasil pembahasan KUA-PPAS 2027, dilanjutkan penandatanganan kesepakatan bersama DPRD dan Bupati, penyampaian persetujuan DPRD, hingga pendapat akhir Bupati Bandung Barat.
Momentum ini menjadi penting lantaran pembahasan KUA-PPAS 2027 sebelumnya sempat mendapat sorotan. DPRD menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari kesesuaian dengan RKPD, keterbukaan komponen anggaran hingga struktur belanja daerah.
Kini, seluruh persoalan itu dibawa menuju satu titik: paripurna.
Jika kesepakatan benar-benar tercapai, KUA-PPAS 2027 akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBD Bandung Barat tahun depan.
Namun sebaliknya, jika masih terdapat catatan mendasar, ruang paripurna akan menjadi panggung untuk melihat bagaimana DPRD dan Pemkab Bandung Barat mempertanggungjawabkan arah kebijakan anggaran yang akan menentukan program pembangunan 2027.
Ketua DPRD Bandung Barat H. Muhammad Mahdi, S.Pd. melalui surat undangan tertanggal 28 Agustus 2026 meminta jajaran perangkat daerah mengikuti rapat tersebut.
Sebanyak 63 unsur perangkat daerah dan kecamatan masuk dalam daftar undangan, termasuk Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian hingga seluruh camat.
Banyak mata akan tertuju pada rapat ini.
Sebab, KUA-PPAS bukan sekadar dokumen administrasi. Di dalamnya terdapat arah prioritas pembangunan, ruang fiskal, serta pilihan-pilihan pemerintah daerah dalam menggunakan uang rakyat.
Setelah polemik pembahasan, kini saatnya publik melihat: apakah KUA-PPAS 2027 benar-benar sudah matang untuk disepakati, atau masih menyisakan pekerjaan rumah? ***