Plt Kadinkes KBB Lima Kali Diperpanjang, Asep Ado Minta Pemkab Beri Penjelasan

BANDUNG BARAT– Deklarator Bandung Barat, Asep Ado, mempertanyakan masih adanya sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang hingga kini belum diisi pejabat definitif dan terus diperpanjang status pelaksana tugas (Plt)-nya.

Menurut Asep, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Jabatan kepala OPD memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, pengambilan keputusan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pengisian jabatan secara definitif harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

“Kalau jabatan strategis terlalu lama kosong dan hanya diisi oleh Plt, tentu masyarakat berhak mempertanyakan apa penyebabnya. Apakah memang belum ada pejabat yang memenuhi syarat, atau ada kendala lain dalam proses pengisian jabatan tersebut? Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” kata Asep.

Ia menilai, jabatan Plt pada dasarnya bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hingga pejabat definitif ditetapkan. Namun, jika status tersebut terus diperpanjang dalam waktu yang lama, dikhawatirkan dapat mengurangi efektivitas birokrasi, memperlambat pengambilan keputusan, serta berdampak pada optimalisasi pelayanan publik.

Salah satu contoh yang disoroti Asep adalah jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, posisi tersebut telah dijabat oleh Plt selama lima kali masa perpanjangan atau sekitar satu setengah tahun. Hingga saat ini, jabatan Kepala Dinas Kesehatan masih belum diisi pejabat definitif.

“Kondisi ini tentu menjadi tanda tanya besar. Dinas Kesehatan merupakan salah satu OPD yang memiliki tugas vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera memberikan kepastian terkait pengisian jabatan definitif agar roda organisasi dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan memiliki kepastian dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.***