Bandung Barat Tak Kekurangan Potensi, Haris Bunyamin Dorong 5 Agenda Reformasi Menuju 2031

BANDUNG BARAT — Kabupaten Bandung Barat sejatinya memiliki modal yang cukup untuk tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Kekayaan alam, potensi pertanian dan pariwisata, posisi strategis dalam kawasan Bandung Raya hingga geliat industri menjadi kekuatan yang tidak sedikit.

Namun, seluruh potensi tersebut membutuhkan satu hal penting agar benar-benar menghasilkan kesejahteraan: tata kelola pemerintahan yang kuat, terbuka dan berorientasi pada hasil.

Pandangan itu disampaikan Founder Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WaJIT), Haris Bunyamin, dalam wawancara, Jumat (12/9/2026).

Menurut Haris, persoalan Bandung Barat bukan semata-mata soal kurangnya sumber daya, melainkan bagaimana seluruh modal yang dimiliki daerah mampu dikelola menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bandung Barat tidak sedang kekurangan modal untuk maju. Yang sedang dipertaruhkan justru kemampuan pemerintah mengubah modal itu menjadi kesejahteraan,” ujar Haris.

Ia menilai berbagai kritik publik mengenai birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, jabatan pemerintahan, pembangunan maupun aset daerah seharusnya tidak selalu dipandang sebagai bentuk serangan terhadap pemerintah.

Sebaliknya, kritik tersebut perlu dibaca sebagai sinyal bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang semakin terbuka, profesional, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelantikan Pejabat Bukan Akhir, Melainkan Awal Pembuktian

Haris juga menyoroti pelantikan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada 11 September 2026.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai mengedepankan pendekatan manajemen talenta dalam penataan birokrasi. Namun, menurutnya, pelantikan seharusnya tidak menjadi titik akhir.

“Pertanyaan publik berikutnya jauh lebih penting: apa yang akan berubah setelah para pejabat itu bekerja? Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur dan pengisian jabatan,” katanya.

Karena itu, manajemen talenta harus dilanjutkan dengan manajemen kinerja. Setiap pimpinan perangkat daerah perlu memiliki target yang jelas, indikator yang terukur, evaluasi berkala serta konsekuensi terhadap pencapaian maupun kegagalan.

APBD Harus Diukur dari Manfaat, Bukan Sekadar Serapan

Agenda kedua yang dinilai penting adalah reformasi pengelolaan APBD. Haris mengingatkan agar keberhasilan anggaran tidak semata-mata dilihat dari tingginya persentase serapan.

“Uang yang habis dibelanjakan belum tentu menghasilkan manfaat. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa besar perubahan yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat?” tegasnya.

Ia mendorong penerapan performance-based budgeting, sehingga setiap program memiliki tujuan, penerima manfaat, target, biaya dan hasil yang dapat diukur.

Paradigma pengelolaan anggaran, kata dia, perlu bergeser dari sekadar mengejar serapan menuju seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Haris juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai objek utama peningkatan penerimaan.

“Bukan memungut lebih banyak dari ekonomi rakyat, tetapi memperbesar aktivitas ekonomi rakyat. Jika petani meningkat pendapatannya, UMKM berkembang, wisatawan meningkat dan investasi masuk secara sehat, PAD akan tumbuh lebih berkelanjutan,” ujarnya.

Aset Daerah Jangan Dibiarkan Menjadi Beban
Persoalan aset daerah juga menjadi perhatian Haris.

Menurutnya, tanah, bangunan, fasilitas hingga penyertaan modal merupakan kekayaan publik yang harus memiliki status hukum yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Aset yang tidak produktif, kata dia, bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga berarti hilangnya peluang ekonomi bagi daerah.

Karena itu, Haris mendorong dilakukan audit strategis terhadap seluruh aset daerah sekaligus membangun Dashboard Aset Daerah Terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui status dan pemanfaatan aset secara lebih transparan.

Ia juga mendorong perubahan cara pemerintah menentukan prioritas pembangunan.

“Jangan bangun berdasarkan proyek, bangun berdasarkan masalah. Pemerintah harus memulai dari peta masalah—di mana kemiskinan terkonsentrasi, desa mana kekurangan infrastruktur dasar, sentra mana kehilangan pasar,” jelasnya.

Menurut Haris, digitalisasi pun tidak cukup hanya dengan memperbanyak aplikasi. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem data yang terintegrasi, mulai dari anggaran, program, lokasi, pelaksana, target, progres hingga hasil yang dapat diakses publik.

Bahkan, teknologi kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk membantu analisis belanja dan pemetaan persoalan kemiskinan.

Masyarakat Sipil Harus Naik Kelas

Haris menilai reformasi tata kelola tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah.
Masyarakat sipil juga harus mengambil peran lebih kuat. Bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi ikut menghadirkan data, gagasan dan solusi.

Karang Taruna, KNPI, MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, akademisi, media hingga berbagai komunitas dinilai memiliki posisi penting sebagai mitra kritis pemerintah yang tetap independen, berbasis data dan solutif.

Dalam konteks tersebut, gagasan Saresehan Masyarakat Sipil Bandung Barat dinilai relevan sebagai ruang bersama untuk menguji persoalan dan mencari jalan keluar, bukan sekadar mengadili pihak tertentu.

Usulkan Bandung Barat Governance Forum
Untuk memastikan agenda reformasi berjalan secara konsisten, Haris juga mengusulkan pembentukan Bandung Barat Governance Forum.

Forum independen dan nonpartisan tersebut diharapkan mempertemukan unsur pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, media dan komunitas.

“Forum ini tidak mengambil alih kewenangan pemerintah. Tugasnya membaca persoalan, menguji kebijakan, menyediakan data, menyusun rekomendasi dan memantau implementasi. Setiap tahun bisa menerbitkan Bandung Barat Governance Report,” ujarnya.

Haris kemudian merangkum lima agenda yang dinilainya penting untuk mengawal perjalanan Bandung Barat menuju 2031.

Pertama, reformasi birokrasi berbasis merit, talenta dan kinerja.

Kedua, APBD berbasis hasil dan manfaat.

Ketiga, reformasi aset serta peningkatan PAD melalui penguatan ekonomi produktif.

Keempat, pembangunan berbasis data dan kebutuhan wilayah.

Kelima, penguatan masyarakat sipil dan transparansi pemerintahan.

Bagi Haris, masa depan Bandung Barat tidak cukup dibangun dengan banyaknya program atau aktivitas pemerintahan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar meninggalkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Bandung Barat tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar terlihat sibuk. Yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang bekerja dan menghasilkan. Ukurannya apakah pelayanan lebih baik, ekonomi lokal tumbuh, lapangan kerja bertambah, infrastruktur merata, lingkungan terjaga dan pemerintah semakin dipercaya,” pungkas Haris. ***