Bongkar …! Ada Godfather Revitalisasi Aspirasi DPR RI di KBB

BANDUNG BARAT – Benarkah ada Godfather aspirasi DPR revitalisasi sekolah di KBB ? Sekolah di KBB sedang melaksanakan revitalisasi, berupa rehabilitasi ruang kelas dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

Anggota DPR menunjuk langsung dan menugaskan tim aspirasi untuk mengawal program. Sejumlah nama anggota DPR disebut-sebut membawa aspirasi diantaranya Hetifah (Golkar), Deni Cagur (PDIP ), Rajiv (Nasdem).

Namun dalam pelaksanaanya, tim aspirasi yang dipercaya oleh anggota DPR untuk mengawal program ditenggarai melakukan intervensi ke sekolah penerima dan mengangkangi aturan, juklak dan juknis.

Semisal dalam urusan pekerja, tim aspirasi membawa gerbong pekerja sendiri untuk melaksanakan pekerjaan, seyogyanya revitalisasi harus diswakelolakan oleh pihak sekolah bukan diborongkan.

Dampaknya pekerja lokal mengaku sulit untuk bisa ikut bekerja.

“Sulit kang tidak diterima, padahal kami butuh pekerjaan”, ungkap Ujang warga Cikalong.

Sangat mengherankan permintaan warga lokal untuk bisa ikut bekerja harus seijin orang kepercayaan anggota DPR yang ditempatkan di sekolah sebagai mandor/pengawas.

“Harus minta ijin terlebih dahulu ke tim aspirasi pa, nanti kita membicarakan dengan pa Usman atau pa Cecep,” terang salah seorang kepala sekolah yang minta jati dirinya tidak disebutkan.

Pernyataan kepala sekolah untuk sekedar mempekerjakan warga lokal terlebih dahulu harus minta ijin ke pihak lain mencerminkan adanya intervensi dari tim aspirasi, sekolah kehilangan otiritas.

Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) sebagai pelaksana kegiatan, apa fungsinya?
Bukankah juklak/juknis mengatur bahwa revitalisasi dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah?
Pengakuan serupa terjadi di sekolah lain yang juga sedang melaksanakan revitalisasi dari aspirasi anggota dewan yang sama.

Dari puluhan pekerja yang sedang melaksanakan pekerja warga lokal yang dipekerjakan hanya beberapa orang saja, kebanyakan pekerja dibawa oleh gerbong tim aspirasi.

“Ada beberapa warga kampung sini yang bekerja, tapi lebih banyak dari luar ada orang Garut, Karawang dan Purwakarta,” sebut Asep (40) warga Cikalong.

Kami mencari informasi lebih jauh siapa Usman dan Cecep yang namanya banyak disebut, seakan mereka menjadi Godfather nya anggota DPR dari partai Golkar.

Kami mendapatkan sedikit info bahwa Usman adalah seorang konsultan yang sangat dipercaya untuk mengawal revitalisasi dari aspirasi Golkar.

Sementara Cecep bertindak sebagai mandor/pengawas untuk mengawasi seluruh pelaksanaan pekerjaan revitalisasi aspirasi Golkar di KBB.

“Kami mendapatkan info dari sekolah yang mengatur segalanya Usman dan Cecep,” ungkap salah seorang Jurnalis.

Menurut pengakuan jurnalis di atas dirinya pernah melayangkan konfirmasi kepada Usman, yang bersangkutan bukanya menjawab tapi malah memblokirnya.

“Usman konon bekerja sebagai konsultan, bukanya menjawab konfirmasi, malah memblokir no hp saya,” pungkasnya.

Efek dari adanya tim aspirasi yang mengatur segalanya menjadikan panitia sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pertanyaan besarnya apakah sekolah membentuk P2SP sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab kegiatan seperti yang diharuskan oleh juklak/juknis ?
Dugaan sekolah tidak membentuk P2SP dikuatkan dengan tidak ditemukannya papan informasi susunan kepanitiaan, di sekolah-sekolah yang kami kunjungi.

Sumber lain menyebutkan bahwa P2SP revitalisasi aspirasi DPR dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

“P2SP melalui aspirasi DPR dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi saja, tim pengawal aspirasi sudah menyiapkan semuanya,” disampaikan Yedi, praktisi pendidikan melalui telepon seluler.

Lebih jauh Yedi memaparkan tim aspirasi sudah mengawal dan menyiapkan segalanya dari mulai penunjukan sekolah penerima, verifikasi lapangan, konsultan dan bahkan pekerja sudah mereka siapkan.
“Setahu saya semua sudah mereka persiapkan sekola penerima, konsultan, pelaporan, bahkan tenaga kerja,” pungkas Yedi.

Dilain pihak Dinas Pendidikan (Disdik) KBB mengaku, mereka hanya melakukan pemantauan saja terhadap pelaksanaan program.

“Sebagai pertanggungjawaban moral untuk revitalisasi dari aspirasi kami hanya melakukan pemantauan saja sejauh mana penerapan anggaran,” aku Eri, Kabid SD Disdik KBB.

Namun disayangkan niat baik para anggota DPR untuk membangun di dapilnya tercederai dengan dugaan pengangkangan aturan yang kelakuan oleh tim yang dipercayainya.

Revitalisasi infrastruktur pendidikan merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menyedot ratusan triliun APBN.

Kita semua semestinya berkomitmen program revitalisasi insfratruktur pendidikan jangan bernasib sama dengan program MBG dijadikan ladang bancakan. (Redaksi)