Yunita Nur Fadilla Raih Gelar Doktor Cum Laude

JAKARTA— Yunita Nur Fadilla resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam sidang promosi doktor di IPDN Jakarta, Selasa 9 Juni 2026.

Tak tanggung-tanggung, wanita yang menjabat Kepala Bidang Mutasi Promosi dan Kinerja Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Bandung Barat, meraih predikat cum laude dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,93.

Raihan gelar tersebut setelah Dr. Yunita Nur Fadilla, S.Psi., M.I.P. berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Transformasi Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung Barat”.

Penelitiannya, kata Yunita, berangkat dari kebutuhan untuk menjawab tantangan peningkatan kinerja pemerintah daerah di tengah dinamika perubahan yang semakin kompleks.

Sebagai unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, aparatur memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan organisasi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola yang efektif, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

“Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, kelembagaan, maupun sistem administrasi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam beradaptasi dan menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif,” ujarnya.

Atas dasar itu, penelitiannya tersebut dilakukan untuk menganalisis bagaimana transformasi manajemen sumber daya aparatur dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Melalui pendekatan mixed methods yang mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa seluruh dimensi transformasi manajemen sumber daya aparatur, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dari enam dimensi yang diteliti, yaitu evolusi sistem organisasi, akuisisi sumber daya manusia, transformasi manajemen kinerja, transformasi nilai dan budaya organisasi, transformasi gaya kepemimpinan, serta transformasi strategi insentif, dimensi akuisisi sumber daya manusia memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

“Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor manusia tetap menjadi unsur yang paling menentukan dalam keberhasilan transformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Yunita.

Selain itu, temuan tersebut juga mendorong dilakukannya pendalaman penelitian untuk memahami mengapa akuisisi sumber daya manusia menjadi dimensi yang paling dominan.
“Dari proses pendalaman tersebut ditemukan bahwa keberhasilan transformasi aparatur tidak hanya ditentukan oleh kompetensi, sistem merit, manajemen talenta, maupun berbagai instrumen manajemen aparatur lainnya,” sebutnya.

Keberhasilan transformasi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan, mengembangkan diri secara berkelanjutan, memahami tujuan organisasi, membangun kolaborasi, serta menginternalisasi nilai-nilai pelayanan publik.

Melalui proses analisis dan sintesis yang mendalam, penelitian ini kemudian melahirkan konsep kesadaran adaptif aparatur yang didefinisikan sebagai kemampuan aparatur untuk memahami perubahan, terus belajar dan berkembang, memahami tujuan organisasi, membangun kolaborasi, serta menjaga orientasi pada kepentingan publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Konsep tersebut kemudian dirumuskan ke dalam lima dimensi utama, yaitu:
Kesadaran terhadap Perubahan; Kesadaran untuk Belajar; Kesadaran terhadap Tujuan Organisasi; Kesadaran Kolaboratif; Kesadaran Nilai Publik.

Dalam model yang dikembangkan, penelitian ini mengidentifikasi akuisisi sumber daya manusia sebagai titik ungkit strategis (leverage point) yang memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Sementara itu, kesadaran adaptif aparatur diposisikan sebagai faktor penggerak transformasi, yaitu faktor yang memungkinkan berbagai upaya transformasi manajemen aparatur berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan menghasilkan dampak yang nyata terhadap kinerja organisasi pemerintah.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, Yunita mengembangkan sebuah model konseptual yang diberi nama “Transform ASN”.

Model Transform ASN menempatkan kesadaran adaptif aparatur sebagai fondasi perubahan, transformasi manajemen sumber daya aparatur sebagai proses transformasi, dan kinerja pemerintah sebagai tujuan yang ingin dicapai.

Model ini menjelaskan, bahwa keberhasilan peningkatan kinerja pemerintah tidak hanya bergantung pada perubahan sistem dan tata kelola, tetapi juga pada tumbuhnya kesadaran aparatur sebagai penggerak utama perubahan.

Model tersebut dirumuskan dalam prinsip sederhana: sadar → berubah → berkinerja.
Prinsip ini menegaskan bahwa transformasi birokrasi yang berkelanjutan dimulai dari aparatur yang memiliki kesadaran untuk berubah, didukung oleh sistem manajemen aparatur yang adaptif, dan pada akhirnya menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual dalam memahami hubungan antara transformasi manajemen sumber daya aparatur dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Melalui model transform ASN, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur, sistem, dan kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas aparatur untuk beradaptasi, belajar, berkolaborasi, serta menginternalisasi nilai-nilai pelayanan publik.

Selain memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pemerintahan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi, pengembangan talenta ASN, serta pembangunan budaya kerja yang adaptif dalam menghadapi tantangan pemerintahan masa depan.

“Transformasi birokrasi tidak hanya berbicara tentang perubahan sistem, regulasi, atau teknologi. Transformasi yang berkelanjutan harus dimulai dari tumbuhnya kesadaran aparatur sebagai pelaksana utama pemerintahan. Ketika aparatur sadar, maka perubahan akan bergerak, dan ketika perubahan bergerak, kinerja pemerintah akan meningkat,” pungkasnya. ***