Dewan Gerindra Minta, Bupati Jeje Bangun Tata Kelola Pemerintahan Mengedepankan Komunikasi Kemitraan

BANDUNG BARAT– Sebagai bagian dari partai pengusung Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Fraksi Gerindra DPRD KBB mendukung setiap langkah dan upaya Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menjaga integritas pemerintahan dalam mencegah praktik penyalahgunaan nama kepala daerah untuk kepentingan pribadi maupun jabatan.

Namun demikian, menyayangkan apabila pembentukan Satgas Bandung Barat Berbenah dilakukan tanpa komunikasi dan koordinasi dengan DPRD. Padahal, DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Bagi kami, persoalan utamanya bukan sekadar pembentukan sebuah satgas, melainkan bagaimana tata kelola pemerintahan dibangun melalui prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan saling menghormati fungsi kelembagaan,” ujar Anggota Komisi I DPRD KBB dari Fraksi Gerindra, H Koswara Rabu 29 Juli 2026.

Sebagai partai pengusung, Gerindra memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Oleh karena itu, komunikasi antara kepala daerah dan DPRD tidak boleh terputus, terlebih dalam kebijakan yang memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan publik.

“Kami berpandangan bahwa apabila terdapat dugaan praktik jual beli pengaruh, pencatutan nama bupati, atau intervensi terhadap proses promosi dan mutasi jabatan, maka yang harus dibangun adalah sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel. Penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola birokrasi secara menyeluruh,” jelas Koswara.

Ke depan,  pohaknya mendorong agar setiap langkah strategis pemerintah daerah dibangun melalui komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai mitra penyelenggara pemerintahan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, profesional, dan dipercaya masyarakat.

“Kami berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat kemitraan kelembagaan, sehingga tidak muncul kesan bahwa kebijakan strategis diambil secara sepihak. Pemerintahan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh ketegasan pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi, kolaborasi, dan penghormatan terhadap fungsi setiap lembaga negara,” tutur dewan yang dikenal vokal ini.

Pada akhirnya, yang menjadi tujuan utama  bersama, kata Koswara, menghadirkan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami juga akan meminta kepada pimpinan untuk menjalankan fungsi secara kedewanan terlebih di komisi 1 kami akan mendorong dan menggunakan hak politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkas pria yang hobi menembak ini. ***