Rp2,4 Miliar Jadi Sorotan, PMPBB Kepung Diskominfo KBB Senin Besok
BANDUNG BARAT — Anggaran WiFi publik di Kabupaten Bandung Barat kembali memantik kegaduhan. Kali ini, Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Bandung Barat (PMPBB) turun ke jalan menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kelebihan pembayaran belanja WiFi publik senilai Rp2.418.758.997,80.
PMPBB dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat, Senin, 14 September 2026.
Sekitar 100 mahasiswa dan elemen masyarakat direncanakan ikut dalam aksi yang akan dimulai pukul 13.00 WIB tersebut.
Bagi PMPBB, persoalannya bukan semata-mata angka Rp2,4 miliar. Temuan tersebut dinilai membuka pertanyaan lebih besar: seberapa efektif anggaran daerah digunakan dan sejauh mana program WiFi publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat?
Dalam surat pemberitahuan aksi Nomor 057/SEK/PMPBB/IX/2026 tertanggal 8 September 2026, PMPBB menyebut temuan tersebut berasal dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
Yang menjadi sorotan adalah realisasi belanja paket perangkat WiFi Hotspot 30 Mbps Dedicated pada Diskominfotik KBB yang dinilai BPK belum sepenuhnya memberikan manfaat sesuai peruntukannya.
Selain mencatat kelebihan pembayaran, BPK juga merekomendasikan agar dana tersebut disetorkan kembali ke Kas Daerah serta dilakukan perbaikan dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.
Bukan Sekadar Soal WiFi
PMPBB melihat persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Program WiFi publik pada dasarnya dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Namun ketika pelaksanaannya masuk dalam catatan pemeriksaan BPK, publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Apakah perencanaannya bermasalah? Apakah pengawasannya lemah? Atau ada persoalan dalam pelaksanaan program yang membuat manfaatnya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang hendak dibawa PMPBB ke depan kantor Diskominfotik KBB.
Lima Tuntutan PMPBB
Dalam aksi tersebut, PMPBB membawa lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak Kepala Diskominfotik KBB memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan program WiFi publik yang menjadi temuan BPK.
Kedua, mendesak Pemkab Bandung Barat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk terkait kelebihan pembayaran sekitar Rp2,4 miliar.
Ketiga, meminta Inspektorat KBB melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program WiFi publik.
Keempat, meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Kelima, menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik agar tidak merugikan masyarakat.
Aksi tersebut akan dilengkapi mobil komando, sound system, spanduk, banner, bendera organisasi dan kajian isu.
Surat pemberitahuan aksi ditandatangani Koordinator Lapangan PMPBB, Firmansyah, dan ditembuskan kepada Bupati Bandung Barat, Kepala Diskominfotik, Inspektur Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat serta jajaran kepolisian.
Publik Menunggu Jawaban
Temuan BPK tersebut kini tidak lagi berhenti di atas kertas. Sorotan mahasiswa membuat persoalan WiFi publik kembali menjadi konsumsi publik.
Pemkab Bandung Barat, khususnya Diskominfotik, dituntut mampu memberikan penjelasan secara terang mengenai program tersebut sekaligus memastikan rekomendasi BPK ditindaklanjuti.
Sebab bagi masyarakat, Rp2,4 miliar bukan sekadar angka dalam laporan pemeriksaan. Itu adalah uang daerah yang harus jelas penggunaannya dan nyata manfaatnya.
Kini publik tinggal menunggu: apa jawaban Diskominfotik KBB atas sorotan PMPBB tersebut?****